Sahubawa Utarakan Dua Tanggung Jawab Besar Sebagai Pj Bupati Malteng

SuaraReformasi.Com.Masohi.Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tengah Rakib Sahubawa menyampaikan dua tanggung jawab besar yang harus ditunaikan dalam kepemimpinannya kedepan.Yakni, menurunkan tingkat kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penurunan stunting. Selain itu pengendalian inflasi, memudahkan investasi, penggunaan produk dalam negeri, penguatan birokrasi, serta stabilisasi politik dan keamanan.

Dan, mendukung dan mensukseskan pelaksanaan agenda demokrasi nasional yaitu pemilihan legislatif, pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah. Serta, melaksanakan upaya-upaya  penyelesaian konflik horizontal yang terjadi di Masyarakat.

"Rapat Paripurna Istimewa pada hari ini tidak hanya sekedar mengawali tugas saya yang baru sebagai Penjabat Bupati Maluku Tengah, namun merupakan momentum awal memulai langkah-langkah besar dalam melanjutkan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, tata kelola  dan pelayanan publik di Kabupaten yang bertajuk Pamahanunusa ini," tandas Sahubawa melalui pidatonya dalam sidang Paripurna Istimewah  DPRD Malteng dalam rangka pidato perdana Pj Bupati Maluku Tengah, Jumat (15/9/2023).

Dalam tanggung jawab menurunkan tingkat kemiskinan ekstrim dan penurunan stunting, kaum Dua’fa, anak yatim dan para janda, serta orang tua jompo menjadi fokus penangan oleh Sahubawa.

Sebab, bila kelompok masyarakat ini disentuh, penurunan tingkat kemiskinan dan stunting diyakini bisa dioptimalkan.  

"Saya berjanji akan melakukan Upaya terbaik untuk membantu mereka melalui program OPEN," jelasnya.

"Khusus untuk program  penurunan angka stunting, kami akan hadir dengan inovasi GEMA DUTA PARENTING POTONG PELE STUNTING. Melalui program ini dapat dipastikan setiap bayi dan ibu hamil memperoleh pelayanan terbaik dan tersedianya orang tua asuh bagi anak penderita stunting," sambungnya.

Diakui bahwa untuk menyukseskan target kerja program yang ada tidaklah mudah. Butuh komitmen dan motivasi bersama  dalam mendobrak rutinitas demi meningkatkan produktivitas yang menjadi prioritas kita Bersama. 

"Mindset paradigma penyelenggaran pemerintahan harus kita rubah. Tugas kita selaku penyelenggara negara bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas utama kita adalah membuat Masyarakat menikmati pelayanan, menikmati Pembangunan dan hidup Sejahtera," serunya.

"Pekerjaan birokrasi jangan  hanya jadi rutinitas biasa saja, melainkan  sebagai making delivered yaitu memastikan dan menjamin agar manfaat dari setiap program pemerintah itu dirasakan oleh Masyarakat. Kita harus memastikan bahwa  pemerintah daerah adalah solusi dari berbagai persolanan, bukan sebaliknya menjadi sumber permasalahan," ujarnya.(Ser)