RIBUAN MASSA BAKAL MENDUDUKI KANTOR BUPATI SERAM BGIAN BARAT

Ambon. Suara ReformasiCom.kata elemen kelompok masyarkat di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) segerah menduduki kantor bupati. Sikap itu tercapai setelah bupati SBB Andi Chandra As'aduddin dinilai gagal paham tentang kegiatan keagamaan.

Untuk itu, mereka meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Badan Intelijen Negara (BIN) dan Panglima TNI masing-masing di Jakarta untuk mengembalikan Andi Chandra ke habitatnya.

“Dalam waktu dekat kami tiga komponan masyarakat di SBB segerah menduduki kantor bupati; kami yakni meminta kepada Mendagri, BIN dan Panglima TNI segerah mendepak Andi Chandra dari kedudukan sebagai pejabat bupati, tandas Akademisi SBB, Kace Yamlean kepada media ini, Sabtu, (10/9/2022) dari Piru Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Konsolidasi telah dibangun hingga pada waktunya aksi menduduki kantor bupati segera terwujud, lanjut tokoh pemuda yang satu ini.

“Kami sangat penting dengan sikap penjabat bupati SBB ini sangat arogan, sangat menyesal dan sangat menghargai sikap beliau”.

Yamlean mengemukakan, Andi Chadra dinilai tidak mengakomodasi kepentingan kehidupan beragama di kabupaten Seram Bagian Barat. Bahkan Chndra dinilai telah gagal paham soaal Pesparani atau Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik. Selain itu kepentingan kehidupan beragama dari tokoh-tokoh agama seperti MUI SBB juga dilaporkan sengaja dikesampingkan olehnya.

Karena gagal paham soal Pesparani, Kabupaten SBB Terancam tidak ikut dalam hajatan Pesparani IV Provinsi Maluku yang berlangsung di Kota Tual, 24-30 September 2022 mendatang  

Hal senada juga dikemukakan Ketua LPK3 Kabupaten SBB, Kwartus Resok

Resok menilai Penjabat Bupati SBB terkesan tidak paham tentang Pesparani.

"Kami kecewa dengan Penjabat Bupati SBB yang terkesan tidak peduli tentang Pesparani LPK3 Kabupaten SBB. Karena itu, ketika berkoordinasi tentang Pesparani penjabat selalu mempersulit kami. Padahal, waktu sudah sangat mepet," kecam Ketua LPK3 Kabupaten SBB, Kwartus Resok”.

Dia menyebut, secara periodik pemda telah mengalokasikan dana pada bidang kegiatan keagamaan seperti MTQ, Pesparawi dan Pesparani. Dan untuk Pesparani tingkat provinsi, telah dialokasikan dana melalui APBD kabupaten sekitar Rp200 juta.

Tapi ketika kita bertemu, kami diminta syarat macam-macam, bahkan mempertanyakan apa itu Pesparani. Malahan SK LPK3 Kabupaten SBB yang ditandatangani mantan Bupati sebelumnya (Yazim Payapo), diakuinya.

Bahkan, katanya, yang bersangkutan tidak paham tentang LPK3. Padahal lembaga ini secara nasional di-SK-kan oleh Menteri Agama RI.

"Pernah kami tunggu dia dari jam 8 pagi sampai 19 malam, ketua dan sekretaris LPK3 bersama Pastor Paroki. Akhirnya kami mengemis dan menemuinya di depan pintu saat dia tidak mau keluar. Tapi jawaban, dia paham tentang Pesparani kisahnya sambil mengutip jawaban Chandra.

Pernah kata Resok, mereka mengkoordinasikan tentang dana Pesparani ,namun justru mengingatkan kalau dana itu bisa dialihkan untuk kegiatan lain, karena itu merupakan kewajibannya. 

Dengan tindak tanduk Andi Chandra seperti ini, mereka menyatakan kecewa dengan sosok yang ditunjuk untuk memimpin pemerintahan di tingkat kabupaten.

Karena itu mendesak agar Gubernur Maluku diluncurkan Andi Chandra. "Kami sangat kecewa dengan pejabat model ini. Bukan mensejahterakan masyarakat, tapi menyusahkan rakyat," tutupnya.

Informasi lain yang diterima media ini, saat Andi Chandra ingin menarik semua mobil dinas yang disampaikan kepada tokoh-tokoh agama dengan adanya alasan temuan BPK sehingga SBB dinyatakan disclaimer.

Sayangnya, Andi Chandra yang ingin dikonfirmasi belum berhasil ditemui. Kabag Humas SBB yang ditemui mengaku hal-hal yang ingin dikonfirmasi ditampung dan akan disampaikan lewat Sekda.

"Mungkin besok, setelah Sekda ketemu Bupati baru bisa kami sampaikan hasil konfirmasinya," terang Kabag Humas.

Sumber-sumber media lain ini juga menyebut, perilaku Andi Chandra yang berada di luar kewajaran bernegara di negara Pancasila ini, kehidupan Uskup Amboina, Ketua MUI Maluku dan Ketua Sinode GPM bertemu Gubernur Maluku untuk membahas berbagai masalah yang dihadapi masyarakat SBB. (TIM)