Ratissa Sebut Fatlolon Pelaku Politik Indentitas di Tanimbar

Saumlaki.- Suara ReformasiCom- Berbagai manuver politik terus dilakukan baik oleh kandidat calon calon kepala daerah maupun partai politik menyongsong Pemilihan umum (Pemilu) bersamaan di tahun 2024 nanti. Salah satu manuver yang mudah dilakukan yakni dengan membangun serta membentuk opini tentang Politik Identitas. Meskipun hal ini telah dilarang keras digunakan, namun identitas politik semakin subur. Parahnya lagi hal itu dilakukan oleh para patahana kepala daerah yang kembali akan mencoba peruntungannya pada pilkada mendatang. 

Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Bumi Duan Lolat, ternyata mempraktekan Politik Identitas ini. Parahnya lagi, hal ini dilakukan oleh mantan Bupati KKT masa 2017 hingga 2022, Petrus Fatlolon. Hal ini disampaikan Sony Hendra Ratissa, mantan anggota DPRD MTB dan KKT 2 periode. 

Menurutnya, tudingan sebagai pelaku politik identitas ini telah memerankan Petrus Fatlolon, dengan slogan "Beta Tanimbar". Dua kata identitas ini dilontarkan Petrus Fatlolon, saat terjadi kesepakatan antara dirinya dengan Wakil Ketua II DPRD KKT Ricky Jawerissa, beberapa tahun lalu. Mengingat Waket II yang dijabat Jawerisa merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) berketurunan Thionghoa, yang sejak lahir berada di daerah yang sebelumnya bernama Maluku Tenggara Barat (MTB) ini. 

“Pengembangan dan pembentukan opini masyarakat melalui jargon “Beta Tanimbar” ini diblowup secara masif dan sangat provokatif oleh Fatlolon lewat pembuatan baju-baju kaos maupun asesoris sosialisasi lainnya yang beredar,” tulisnya. 

Jargon "Beta Tanimbar" ini sangat jelas merupakan Politik Identitas dan pelakunya adalah Petrus Fallolon yang notabenenya mencalonkan kepala daerah saat itu. Tudingan sebagai pelaku dialamatkan kepada Fatlolon, karena parameter dari Politik Identitas selain agama, tetapi juga suku, ras dan lainnya. Masih melanjutkan kalau Politik Identitas merupakan sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya kata Ratissa, sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan jati diri suatu kelompok tersebut.

“Slogan Beta Tanimbar yang didoktrinasi Fatlolon tersebut, secara perlahan namun pasti telah membuat sekat dan segregasi yang cukup dalam, antara orang pribumi atau sering diistilahkan dengan nama asing pribumi dan orang non pribumi atau bukan Tanimbar. Politik identitas ini akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas menjadi pemimpin. Ini tentu saja tidak sehat dalam konteks berbangsa dan bernegara," tegasnya. 

Pengembangan ideologi Beta Tanimbar oleh Fatlolon ini telah menjadi penyakit sosial dan secara tegas membangun pemisah jurang yang sangat tegas dalam keharmonisan hidup sehari-hari, sesama umat manusia warga negara Indonesia di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sebab ini telah menciptakan ketersinggungan suku lain seperti, orang Jawa, Buton, Bugis, Makasar, China ataupun orang Ambon sendiri. 

"Waktu MTQ Provinsi kemarin di Tanimbar, Fatlolon menyatakan bahkan deklarasikan daerah ini sebagai Kabupaten Toleransi yang terbuka bagi semua warga negara Indonesia maupun investor asing untuk datang dan berinvestasi atau hidup berdampingan bersama masyarakat Duan Lolat," tegasnya.

Menutup wawancaranya, Ratissa katakan bila eks Bupati itu maju dalam kontestasi Pilkada sebagai Calon Bupati untuk periode kedua, agar rakyat jangan memberikan ruang apalagi memilih Fatlolon, karena Dia (Fatlolon) adalah pelaku politik identitas.

“Politik Identitas sedang menjadi musuh negara dan diperangi oleh semua pemangku kepentingan di Indonesia,” kunci Ratissa.(SR)