Rapat Koordinasi Komisi III DPRD Provinsi Maluku Dengan 11 Kabupaten/Kota Terkait Dampak Bencana Akan Dibawa Ke BPBN

Ambon.Suara Reformasi.Com.Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku telah melaksanakan rapat koordinasi dengan 11 Kabupaten/Kota dan Instansi teknis terkait dalam rangka membahas dampak bencana banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim melanda Provinsi Maluku.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Frangkois Klemens Orno, S Ip kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Jumat (22/7) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal hasil rapat komisi III DPRD Provinsi Maluku bersama 11 Kabupaten/Kota dan instansi teknis dalam rangka membicarakan dampak bencana melanda di Provinsi Maluku nantinya di bawa ke Jakarta sebagai bahan masukan untuk ditindak lanjuti lewat proses penangan.

"Yang pasti rapat koordinasi kami lakukan bersama 11 Kabupaten/Kota yang mana telah menyampaikan berbagai informasi dan data riil yang ada pada tangan kami untuk kami lanjutkan aspirasi ini ke BPBN yang mana rapat ini kami lakukan berdasarkan tindak lanjut dari aspirasi yang kami sampaikan ke BPBN berkaitan dengan fenomena alam mengakibatkan cuaca ekstrim mengakibatkan banjir dan longsor di Provinsi Maluku, dan hasil dari rapat koordinasi ini akan disampaikan ke Pemerintah Pusat lewat  (BPBN) di Jakarta," jelas Orno.

Menurut Orno, rapat yang kami lakukan adalah tindak lanjut aspirasi yang kami lakukan ke BPBN serta kami sampaikan kondisi bencana yang terjadi dan pihak Pemerintah Pusat (Pempus) merespons dengan menyampaikan pada kami adalah yang pasti berkaitan dengan dana siap pakai (DSK) untuk bencana itu ada tapi ada beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kabupaten/Kota yang terdampak langsung terhadap bencana yang terjadi.

Lebih lanjut kata Orno, adanya rapat koordinasi hari ini untuk memastikan persyarakatan dasar yang dimintakan Pempus suda dipenuhi ternyata yang disampaikan dalam rapat tadi dari pihak Kabupaten/Kota semua persyaratan telah terpenuhi dan suda menyerahkan dokumen kepada dewan untuk menidak lanjuti.

"Yang pasti bahwa aspirasi yang akan kami teruskan ini bukan kami sendiri dari DPRD Provinsi Maluku atau dengan BPBD tetapi kami juga melibatkan 11 Kabupaten/Kota yang berdampak langsung agar kita sama sama menyampaikan ke Pemerintah Pusat dalam rangka menyambut apa disampaiakan pihak Pempus kepada kami," jelas Orno.

Lebih lanjut jelas Orno, rencana ke jakarta dalam rangka menyampaikan laporan bencana alam ke Pempus apabila semua data telah tersedia terutama rekomendasi dan surat pernyataan soal tanggap darurat bencana baik dari Kepala Daerah maupun Gubernur dipastikan semua sudah siap baru dewan mengambil keputusan untuk menyampaikan aspirasi dilaksanakan, dimana bencana terjadi di Provinsi Maluku termasuk dalam katagori masif.(SR01)