Rapat Komisi IV Bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Bahas Persiapan Pengawasan Terkait DAK

Ambon.Suara Reformasi.Com.Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Selasa (17/1/2023) melaksanakan rapat bersama dalam rangka membahas berbagai proyek pendidikan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) selama Tahun 2022.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rofik Akbar Afifudin, kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon saat diminta bersedia memberikan komentar atas hasil rapat baru usai dilaksanakan dewan bersama dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Menurutnya, saat kita melakukan pengawasan nanti semua masukan dari komisi terkait dengan berbagai kekurangan perbaikan saat itu dan tadi kita minta penjelsan dari dinas apakan DAK 2022 seluruh proyek suda putus atau belum dan sesuai penjelasan semua proyek pekerjaan sudah pecah tinggal saat pengawasan kita tinjau langsung apakah benar atau tidak.

“Berbagai akibat kendala terhambatnya kegiatan proyek dilapangan terutama masalah cuaca di Maluku tidak baik terkendala pada Sekolah wilayahnya jauh di Kota Tual daerah Tam, Toyando dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) terkendala masalah transportasi sehingga matrial pembangunan proyek terhambat ," kata Afifudin.

Lebih lanjut kata Afifudin, intinya sebagai wakil rakyat tidak memperdulikan alasan dibuat pihak dinas yang terutama proyek pekerjaan dianggarkan DAK 2022 harus diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan, kita akui hampir semua proyek lingkup dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku hampir semua selesai dikerjakan walaupun tinggal menyelesaikan dan mobiler.

“Kami juga mengevaluasi dan menyampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku agar sebelum mengusulkan harus ferifikasi jangan sampai kejadian kami alami seperti persoalan tanah di SMK Pahamanusa di Masohi akhirnya dilakukan terhadap perubahan sekolah tersebut,” jelas Afifudin.

Lebih lanjut kata Afifudin, proyek dinas pendidikan jangan dianggap remeh tapi kami kesampingkan

seluruh konsultan pengawasan harus ada dilokasi proyek untuk melihat progres pembangunan sekolah yang ada di Maluku.(SR)