Pulau Babar Sementara Bangun Jalan Dari Tela,Masbuar, Amplawas Sampai Letwurung UN

Ambon.Suara Reformasi.Com.Pembangunan jalan di pulau Babar oleh Pemerintah Provinsi Maluku sementara dibangunan dari Desa Tela, Masbuar,Amplawas sampai Letwurung lewat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Tahun 2021

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Provinsi Maluku, Anos Yermias  kepada wartawan media ini di Ambon Senin (13/6) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal kegiatan dewan dalam rangka melakukan pengawasan tahap dua di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.

"Kami dari Komisi III DPRD Provinsi Maluku dalam waktu dekat akan berangkat Ke Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) tujuan ke pulau babar setelah kita melaksanakan  pengawasan di Kabupaten Kepulauan Aru dan Maluku Tenggara karna di pulau babar sementara dibangun jalan dari Tela, Masbuar, Amplawas sampai ke Letwurung anggaran sangat lumayan termasuk multiyer kontrak dan nilai sekitar  1 Milyar lebih," jelas Yermias.

Menurut Yermias, kita berharap sampai tahun 2024 jalan lingkar pulau babar selesai dikerjakan, dan komisi III DPRD Provinsi Maluku selalu bekerja sama dengan Balai Pembangunan Jalan Nasional  Maluku melakukan progres dan mendorong sehingga jalan lingkar pulau babar dapat terselesaikan dengan segera sesuai target yang telah ditetapkan yakni tahun 2024.

Lebih lanjut jelas Yermias, adanya jalan lingkar pulau babar terhubung dan selesai nantinya akan membawa dampak positif terhadap ekonomi masyarakat daerah itu sebab komoditi unggulan masyarakat pulau babar seperti jambu mete, kopra, cengkeh dan hasil lain sangat melimpah hanya saja terkendala soal pasar untuk itu kita akan berjuang lewat tool laut logistik dan di Kabupaten MBD saat ini ada 50 konteiner dari 50 konteiner ini kita bagi dari Wetar sampai Tepa karna semua konteiner suda disubsidi oleh pemerintah daerah dan kita suda bicarakan dengan kementrian perhubungan agar kegiatan ekonomi masyarakat dalam melaksanakan perjalanan barang keluar daerah mendapat keringanan berupa subsidi tadi.

"Menjadi masalah banyak masyarakat mengirim barang lewat konteiner harga diatas 10 juta, padahal kalau suda disubsidi tidak boleh harga meningkat seperti begitu, untuk itu kami akan cek kebenaran apakah benar masyarakat di MBD mendapat konteiner dengan mahal seperti begitu, itu yang kita cari, dan harga sebenarnya muatan balik telah disubsidi berkisar sekitar 7 juta rupiah, karna yang berjuang untuk subsidi adalah saya yang bicarakan makanya baik muatan dari Jawa masuk MBD maupun dari MBD dan Kepulauan Tanimbar ke Jawa harus sesuai dengan harga telah disepakati,"jelas Yermias.(SR01).