Ambon.Suara Reformasi.Com. Pejabat Bupati Maluku Tengah, DR Muhamat Marasabessy, SP, ST, M.Tech menyelesaikan masalah tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dan masalah tapal batas adat di daerah yang dipimpinya dalam masa kepemimpinanya, mulai dilakukan.
Ini setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar rapat dengan mengundang Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Andi Chandra As'aduddin, dan pihak terkait membahas masalah tapal batas dua daerah yang belum selesai.
Bertempat di Kantor Kemendagri, rapat dipimpin langsung oleh Mendagri, Jhon Wempi Wetipo, dihadiri Sekretaris Inspektorat Jenderal mewakili Inspektur Jenderal, Muhammad Nur, Inspektur I yang diwakili, yakni Inspektur Jenderal, Bahtiar Sinaga, Inspektur IV mewakili Inspektur Jenderal, Hasan Latif, Direktur Topomini dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil, Sugiarto, Ketua DPRD SBB, Abdul Halit Lisaholit, Asisten II Kabupaten SBB, Abdullah Fakaubun, Kepala Kesbangpol Kabupaten SBB, Saaban Patty, Kepala Bapeda Kabupaten SBB, Jeams Kapuase, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten SBB, Suhna Umaiyyah , Kasubdit Pembinaan Bantuan Topografi, mewakili Direktur Topografi TNI-AD, Adie Puji Wiyono, Kasubag Advokasi Hukum mewakili Karo Hukum Santoso, Surveyor Pemetaan Madya Mewakili Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG, Agus Makmuriyanto,dan peneliti pertama mewakili Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh BRIN, Kiki Winda Veronica.
Marasabessy dalam menjelaskan, lemerintah dan masyarakat Maluku Tengah, menyambut gembira dengan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas komitmen pemerintah pusat melalui pertemuan pusat dan rapat penting dengan agenda penjelasan dan penetapan tapal batas daerah sesuai peraturan yang berlaku .
“Tentunya rapat ini, atas dukungan bapak Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs Murad Ismail. SH.,MH yang telah menjalin komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan bapak Menteri Dalam Negeri dalam penyelesaian konflik tapal batas daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat,” kata Marasabessy yang juga Kadis PUPR Provinsi Maluku ini.
Diakui, koordinator Balai-Balai Kementerian PUPR di Provinsi Maluku itu, Penyelesaian Konflik Tapal Batas Daerah ini, menjadi agenda prioritas diriny sejak dilantik oleh Gubernur Maluku atas nama Menteri Dalam Negeri.
“Bahwa sesuai instruksi Bapak Menteri Dalam Negeri, saya ditugaskan untuk secepat-cepatnya menyelesaikan masalah tapal batas wilayah ini. Sebagai tindak lanjut instruksi Bapak Mendagri, saya telah membentuk Tim Asistensi dan Pengajian Hukum untuk menangani hal-hal strategis dalam urusan pemerintahan di Kabupaten Maluku Tengah guna melakukan telaah hukum dan memberikan pertimbangan saya.Tim Hukum ini langsung oleh Dr. Fahri Bachmid,SH ,MH,” terangnya.
Tak hanya disitu, Marasabessy yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pattimura ini, telah melakukan konsulidasi bersama DPRD Kabupaten dan DPRD telah memberikan persetujuan serta mendukung agar saya dapat mengambil langkah-langkah strategi dalam masalah ini.
“Semua usaha yang dilakukan terus dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Bapak Gubernur Maluku untuk meminta petunjuk dan dukungan Bapak Gubernur Maluku,” sebutnya.
Diakui, mantan pejabat di Kementerian PUPR itu, bahwasanya proses ini melalui jalan panjang yang sangat menguras tenaga, pikiran, waktu dan biaya. Penuh dengan dinamika dan konflik.Namun atas komitmen dan kerja keras Bapak Gubernur Maluku yang dilakukan secara tepat. (SR).