PJ BUPATI HADIRI RAKER KERJA KOPERASI SOAR PITO SOAR PA, TOKOH ADAT, SOA PETUANAN KAIELY

Namlea.Suara Reformasi.Com. Rapat kerja koperasi soar pito soar pa, tokoh adat kepala adat soa dan kepala adat petuanan kaiely bertempat di baileo matetemon dusun tanah merah desa Waitina kecamatan Lolongguba kabupaten Buru Sabtu,1/10/22. Pukul ,16.00.Wit. Dalam rapat itu turut dihadiri Penjabat Bupati Buru, Dr.Djalaluddin Salampessy, Ketua Koperasi Soar Pito Soar Pa, Yohanis Nurlatu, Raja Petuanan Kaiely ,Abdullah Wael ,Imam adat Kaiely ,Onyong Wael ,Ketua Umum Forum Masyarakat adat Buru bersatu Jakarta, Jamrud Warhangan , Ketua DPD PWMOI Kabupaten Buru ,Niko Nurlatu.,

Kades Waitina ,Novianto, tokoh adat dan para kepala Soa,kepala Adat Petuanan Kaiely .

Dalam sambutan penjabat Bupati Buru ,Dr .Djalaluddin Salampessy katakan Walaupun dirinya Capek namun demi saya punya masyarakat adat maka saya harus datang didusun tanah merah padahal saya baru tiba hari ini di Namlea .

berharap agar lestari dipakai di kepala dihati dan pikiran jangan dipakai tapi maknanya harus ditindak lanjuti Lestari di kepala untuk kita bersatu berjuang untuk kepentingan rakyat agar anak kita bisa sekolah, harus sehat dan bila perlu anak kita bisa dipertimbangkan nanti nanti. Ajaknya.

Tapi bila rusak lingkungan kita tidak mungkin kita bisa berbuat apa-apa dan tidak mungkin kita bisa berbuat banyak maka koperasi Soar Pito Soar Pa masuk dalam salah satu dari sepuluh koperasi yang diusulkan untuk menjadi IPR ( ijin penambangan Rakyat ) dalam pengelolaan tambang dari sepuluh yang diIjinkan dalam ketentuan.yang ditentukan. ”Ungkapnya.

Sehingga semua orang untuk mengelola harta kekayaan kita atau sumber daya alam yang diatur sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat khususnya kita yang berada di tanah Buru .Untuk itu saya memberikan kusus pak Yohanes Nurlatu.

Pejabat Bupati Buru, Djalaluddin Salampessy disela-sela acara kepada para awak media, berharap bahwa kedepannya bisa memberikan satu arah kebijakan koperasi dan bersatu bersama dengan koperasi lain, yang diurus oleh pemerintah daerah karena kondisi sekarang semua tidak

bisa berjalan sendiripasti ribet. sangat membutuhkan keterlibatan semua orang.” Harapnya.

Menurut Salampessy sejak 11 tahun lalu hingga saat ini tidak ada koperasi yang berhasil didirikan dengan demikian sesuai dengan amanat gubernur Maluku untuk segala aktivitas yang berhubungan dengan pertambangan itu bermanfaat bagi rakyat banyak.

“Kami harus terlibat untuk membantu tapi kami sama sekali tidak memiliki apa-apa disitu. Kami hanya mempersiapkan pengurusan saja Karena hubungan antar pemerintahan. Masyarakat diharapkan dan jangan mengelola koperasi tanpa izin serta jangan merusak lingkungan dan selalu terjaga agar SDA bermanfaat untuk semua yang kita usulkan dan lagi berproses.

Selain itu kita lagi menyusun yang namanya, KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Salampessy Tambahkan Insah Allah bila semua itu telah selesai dijadikan dokumen-dokumen untuk percepatan administrasi koperasi,” Jelas Salampessy.(SR)