Pimpin Rapat TPPS, Jasmono: Persoalan Stunting Di Malra Adalah Tanggungjawab Bersama

SuaraReformasi.Com.Langgur – Penjabat (Pj) Bupati Maluku Tenggara (Malra) Jasmono menyatakan, persoalan dan penanganan stunting di menjadi tanggungjawab bersama.

Hal itu disampaikannya saat rapat bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) setempat untuk mereview kinerja tahunan aksi konvergensi penanganan stunting di Malra, Kamis (21/3/2024).

Dalam rapat tersebut Pj Bupati didamping Pj Sekda Nikodemus Ubro dan Ketua TP PKK Malra.

Jasmono mengatakan, dengan keterbatasan anggaran yang sudah dialokasikan ke masing-masing OPD maka kita harus mampu membuat inovasi dan terobosan-terobosan.

“Untuk kegiatan-kegiatan yang belum dialokasikan kami minta OPD bisa mengintegrasikan dengan kegiatan lain. Kita harus optimis untuk mampu mencapai target prevalensi stunting 24 % pada akhir tahun 2024,” katanya.

Menurut Jamsono, jika dilihat dari angka penurunan stunting tahun 2023 yakni 16,05 % menjadi 16 %, sebenarnya kalau kita konversi angka itu hanya satu orang balita yang berhasil diturunkan dari stanting menjadi non stanting.

“Jika ingin kita turunkan menjadi 14 % maka kita tahun ini harus bisa menuntaskan dan menurunkan stanting di angka 145 balita. Kalau kita bisa maka target 14 % akan bisa tercapai. Hitunganya adalah jumlah balita stunting dibagi dengan balita terpantau,” terang Jasmono.

Disisi lain, lanjut Jasmono, TPPS jangan terfokus pada balita yang terpantau saja, namun harus ada langkah antisipasi terhadap balita yang tidak terpantau serta ibu-ibu hamil.

“Jadi fokus kita adalah penuntasan terhadap balita yang stunting dan antisipasi terhadap balita yang terpantau maupun ibu-ibu hamil. Jangan sampai kita hanya fokus pada balita yang terpantau tapi tidak melakukan antisipasi terhadap balita yang tidak terpantau maka sama saja, angkanya akan konstan. Sehingga saya harapkan fokus kita kedua hal tadi,” jelasnya.

Terkait rencana aksi, Jasmono meminta agar sebelum rapat minggu depan sudah harus ada tim kecil untuk membahas uraian tugas dari masing-masing OPD.

“Jangan hanya ke satu dinas saja. Dinas kesehatan kan 30 %, maka sisa 70 % itu untuk OPD yang lain Kita semua punya tanggungjawab yang sama menurunkan angka stunting baik langsung maupun tidak,” tandas Jasmono.

Pada kesempata itu pula, Jasmono menyampaikan kekeceaan dan menyesali ketidakhadiran sejumlah pimpinan OPD.

“Jangan hanya ke satu dinas saja. Dinas kesehatan kan 30 %, maka sisa 70 % itu untuk OPD yang lain,” ujarnya.

“Kita semua punya tanggungjawab yang sama menurunkan angka stunting, baik langsung maupun tidak,” katanya menambahkan.

Untuk itu, dirinya mengharapkan kehadiran langsung pimpinan OPD dalam rapat yang sifatnya prinsip seprti ini.

“Ini menjadi catatan agar kedepan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat penting seperti ini apalagi terkait dengan implementasi tujuh program prioritas, maka saya instruksikan pimpinan OPD yang harus hadir secara langsung. Jangan ada yang diwakilkan,” sesal Jasmono.

Menurutnya, jika kehadiran pimpinan OPD dalam rapat seperti ini diwakilkan maka bawahan yang hadir harus melaporkan kepada atasannya tentang hasil rapat.

“Belum lagi hasil itu harus dibahas lagi di OPD tersebut barulah ambil keputusan. Ini nanti urusan birokrasinya panjang. Tapi kalau pimpinan OPD yang hadir langsung disini pasti kita langsung bisa putusakn langkah-langkah apa yang harus diambil,” terangnya.

Selain itu, lanjut Jasmono, penurunan angka stunting ini adalah program prioritas nasional.(Ser)