Pemprov Maluku Libatkan BSSN Sosialisasi Pemanfaatan Aplikasi Seleksi Versi 3.0

Ambon,Suara Reformasi.Com.Assisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Ir. Habiba Saimima, M.Si wakili Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Pelaksanan dan Pemanfaatan Aplikasi Seleksi Versi 3.0, Selasa (14/3/2023) bertempat di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Hadir dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara, Asep Dodi Sudrajat, Kepala Bidang Lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta Para peserta dari OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, Dra. Ny. N. Tuarita, M.Si dalam laporannya mengatakan Pelaksanaan Sosialisasi ini bertujuan mendukung Keamanan SPBE sesuai Perpers Nomor 95 Tahun 2018 yaitu tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan yang berkualitas dan terpercaya.

Wujud dari upaya tersebut, lanjut Tuarita berupa pengembangan karya mandiri BSSN yaitu aplikasi Selection versi 3.0 yang berfungsi untuk dekripsi/enkripsi file berbasis windows.

Kegiatan yang berlangsung selama 1 (satu) hari tersebut diikuti oleh 75 peserta yang merupakan perwakilan dari OPD Lingkup Pemerintah daerah Maluku, dan perwakilan Kabupaten/Kota dengan menghadirkan Narasumber Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara.

Dijelaskan lagi, kegiatan ini dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023, dan mengingat salah satu tantangan dalam penerapan SPBE adalah keamanan informasi, maka diharapkan partisipasi dan keseriusan peserta dalam mengikuti kegiatan ini, kata Tuarita.

Sementara itu, Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan oleh Assisten III Bidang Administrasi Umum Setda Maluku Ir. Habiba Saimima, M.Si mengatakan Teknologi Komunikasi dan Informat ika t elah menjadi salah satu sat u t kembali mendukung penggerak administ rasi Pemerint ah Daerah di Era Rev olusi Indust ri 4.0 ini.

Administ rasi Pemerint ah dan Layanan Berbasis Elektronik telah menjadi pintu gerbang kemudahan teknologi informasi yang pat ut dibanggakan, dan harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah dan masyarakat

Tidak bisa dipungkiri lagi, Teknologi Informasi memudahkan kehidupan manusia dalam mengakses informasi dimana saja dan kapan saja. Baik itu informasi umum, maupun informasi yang bersifat khusus pada rahasia, kata Gubernur.

Bukan itu saja, Perkembangan Teknologi Informasi yang serba berani ini memiliki 2 sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Yang satu adalah kemudahan untuk mengakses informasi, dan yang satunya lagi adalah kerentanan dalam kebocoran data dan rahasia informasi.

Untuk itu Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus memberikan perhatian serius terhadap resiko yang dapat diimbulkan dari kerentanan dalam sebuah sistem informasi berbasis elektronik, ungkap Gubernur.

“Mengingat banyak sekali pemanfaatan Teknologi Informasi di Era revolusi Industri 4.0 ini, maka untuk itu melalui kegiatan ini, kami menggandeng BSSN sebagai instansi pemerint ah yang bergerak di bidang keamanan siber untuk melakukan acara Sosialisasi Pelaksanaan dan Pemanfaatan Seleksi Aplikasi untuk OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku sebagai wujud desiminasi keamanan informasi dan penerapan keamanan informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pemerint ah Prov insi M aluku”, terang Gubernur.

Perlu diketahui, Application Selection berfungsi sebagai aplikasi pengamanan file dokumen elektronik kedinasan yang menyediakan fitur keamanan yaitu kerahasiaan, keutuhan, ramah pengguna dan autentikasi. 

Dikatakan demikian karena Application Selection juga berfungsi untuk enkripsi/dekripsi file berbasis windows, dan memiliki fitur autentikasi lisensi mandiri serta penerapan aspek kriptografis pada fitur keamanannya, jelas Gubernur.

Pemanfaatan aplikasi ini, tambah Gubernur telah digunakan pada 25 Instansi Pusat dan diperluas ke 34 Provinsi se-Indonesia dengan pengendalian secara dibatasi dan terintegrasi melalui server BSSN dan jaringan internet. 

“Saya berharap kegiat an ini dapat memberikan pemahaman bagi lingkup OPD Pemerint ah Prov insi M aluku t ent ang pent ingnya penanganan dan pengamanan informasi dan juga dapat mewujudkan kesadaran akan pentingnya menangani dan pengamanan informasi untuk OPD agar dapat menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan informasi” , tutupnya (Ser)