Ambon.Suara Reformasi.Com.Pemerintah Provinsi Maluku secara diam-diam ternyata telah menghentikan pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk Madrasah Aliyah atau sekolah swasta lainnya.
Bantuan penghentian yang bersumber dari APBD tersebut khusus kepada sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama.
Fakta tersebut terungkap saat berlangsung rapat bersama Komisi IV DPRD Maluku dengan Kepala Dinas Pendidikan Maluku, Kamis kemarin, sebagaimana Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Rofik Akbar Afifudin kepada wartawan.
“Menurut Kepala Dinas Pendidikan Maluku bahwa Kepala Bidang dari Kanwil Agama telah bertemu dengan beliau. Ini sementara dibicarakan,” ungkapnya di Ambon, dikutip, Jumat (17/2/2023)
Rovik menjelaskan, tidak dianggarkannya lagi BOSDA ke sekolah Madrasah Aliyah dan swasta lainnya dikarenakan tidak adanya perhatian serius dari Dinas Pendidikan Maluku sendiri, seiring terjadinya pergantian kepala dinas.
“Dinas Pendidikan selama ini juga tidak pernah terbuka kepada kami, termasuk besaran BOSDA yang diberikan kepada sekolah Madrasah. Mungkin pada saat pergantian kepala dinas maka ada hal-hal seperti ini tidak diperhatikan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, Rovik mengatakan DPRD sedang mencari dasar hukum yang kuat agar program yang telah dihentikan ini dapat dilanjutkan kembali.
“Kalaupun BOSDA yang diberikan nanti harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dan besaran anggarannya juga tidak sama dengan sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Pendidikan,” tukas Rovik.
“Hal ini dikarenakan sekolah Madrasah merupakan kewenangan Kementerian Agama,” sambungnya.
Politikus PPP ini menambahkan, DPRD akan melihat kemampuan keuangan daerah guna mengaktifkan kembali BOSDA untuk Madrasah Aliyah atau sekolah swasta lainnya.
“Pasti berbagi, tetapi tidak sama dengan siswa siswi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan. Intinya ini soal kebijakan,” pungkasnya. (Ser)