Pemkot Ambon Gelar Pertemuan dengan Pertamina dan Pengusaha SPBU

Ambon.Suara Reformasi.Com. Para sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Angkot Kota Ambon (ASKA) menyampaikan keresahan mereka kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, terkait fenomena mengularnya antrian kendaraan roda 4 (empat) dalam pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU yang ada di kota ini.

Menyikapi hal itu, Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, mengadakan pertemuan dengan PT. Pertamina, para Pengusaha SPBU, dan ASKA, Rabu (22/2/2023) di balai kota.

Pertemuan antara pemerintah kota selaku regulator kegiatan perekonomian dan pihak PT Pertamina serta pengusaha SPBU itu, difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ambon.

Wattimena mengatakan, ada keresahan dari para sopir soal alokasi subsidi BBM jenis pertalite. Di mana secara kasat mata dapat dilihat dari antrian di berbagai SPBU.

“Kalau kita jalan dalam kota ini, terjadi antrian yang panjang hanya untuk mengisi bahan bakar. Salah satu penyebab antrean adalah waktu operasi SPBU yang dibatasi sampai pukul 22.00 WIB sejak pemberlakuan PPKM, juga persyaratan pembelian BBM subsidi jenis pertalite melalui QR Code yang banyak menemui kendala teknis di lapangan,” papar Bodewin.

“Kenyataan yang dilapangan, ada juga mobil nakal yang memodifikasi tangki sehingga bisa mengisi jatah pengisian sebanyak 60 liter per mobil/hari, artinya sudah mengambil jatah orang lain,” tulisnya.

Lebih lanjut, menurut Wattimena beberapa alternatif untuk menjawab keluhan ASKA terkait antrian, adalah pertama; dengan memperpanjang waktu operasional SPBU, kedua; dengan membuka jalur pengisian BBM khusus Angkot, serta ketiga terkait penyediaan BBM subsidi jenis pertalite di SPBU.

“Subsidi BBM alokasinya jelas di kota Ambon, baik yang terdistribusi di SPBU maupun tempat lainnya, tapi minimal kalau kita tahu kalau kebutuhan cukup untuk sehari atau sebulan dan kita laksanakan tanggung jawab dengan baik maka tidak akan ada kendala,” tegasnya.

Sales Branch Manager Pertamina Maluku, Wahyu Purwatmo, yang hadir secara virtual dalam pertemuan dimaksud, menjelaskan, untuk kuota subsidi BBM diatur dengan SK BPH Migas kepada lembaga penyalur di tiap daerah, yang mana kuota tersebut harus dicukupkan selama satu tahun

Sementara terkait antrian, Wahyu mengatakan salah satunya penyebabnya adalah jumlah SBPU yang terbatas di kota Ambon dengan layout yang tidak cukup menampung antrian kendaraan roda 4.

“Jika terjadi antrian dilakukan percepatan pelayanan, dengan membuka semua jalur dan juga memperbaharui hanya 30 liter/per kendaraan roda empat. Adapun terkait operasional SPBU itu merupakan kebijakan masing – masing SPBU,” jelasnya.

Ditambahkan, kebijakan pembelian BBM Subsidi jenis pertalite,dirinya pengguna masyarakat pertalite diharapkan dapat mendaftarkan diri secara mandiri melalui website subisiditepat.mypertamina.co.id. selain itu disediakan posko registrasi di SPBU bagi masyarakat yang memiliki kendala dalam registrasi mandiri.

“Antusiasme pengguna pertalite cukup baik, setidaknya 40 persen sudah terdaftar. Kami terus mengimbau dan mohon dukumngan Wali Kota dan jajarannya agar nantinya semua pengguna dapat terdaftar sehingga memudahkan pembelian BBM subsidi jenis pertalite,” pungkasnya.

Sementara itu, salah satu pengusaha SPBU yang hadir menyatakan, perpanjangan jam operasional SPBU tidak berdampak signifikan, sebab antrean kendaraan hanya terjadi pada jam – jam tertentu, khususnya pada sore hari disaat angkot hendak pulang.

“Perpanjangan jam operasional SPBU, sudah coba dilakukan bahkan hingga 24 jam, namun antrian kendaraan tetap terjadi khsusnya pada sore hari, apalagi jika sistem pembeli.(Ser)