Langgur.Suara Reformasi.Com.Setelah ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara selama 11 tahun, melalui Peraturan Pemerintah, Nomor 35 Tahun 2011, Langgur semakin berbenah diri dari berbagai aspek, baik dari sisi sarana dan prasarana maupun sisi sumber daya manusianya terutama modal sosial.
Hal ini disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun dalam sambutannya pada saat sidang Paripurna Istimewa mengumumkan HUT Kota Langgur Ke-11 di gedung DPRD setempat, Senin (10/10/2022).
Hanubun menyatakan, dalam upaya mengembangkan Kota Langgur, dibutuhkan dukungan semua pihak. Dukungan tersebut dibutuhkan dalam rangka mewujudkan Kota Langgur yang ideal, karena untuk mengembangkan Kota Langgur pada masa-masa sekarang mudah, mengingat pandemi Covid-19 hingga kini belum berakhir.
Bupati Hanubun mengatakan, Indonesia bahkan dunia berada dalam kondisi yang ketidak pastian, akibat ekonomi global yang tidak menentu sesuai bicara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada beberapa waktu yang lalu
Ada tiga hal sesuai arahan presiden, kata Bupati Hanubun yakni dunia saat ini memgalami krisis pangan dan krisis energi, di mana terjadi perang rusia dan ukraina menjadikan dunia mengalami krisis pangan dan energi.
“Selain itu pada tahun 2023 nanti akan terjadi krisis pangan secara global sehingga beberapa negara berada dalam jurang resesi, yang nantinya akan berdampak pada Indonesia.
Selain itu melonjaknya harga bahan bakar minyak (BB) memiliki konsekwensi terjadinya inflasi,” tukasnya.
Bupati Hanubun menegaskan, guna mengantisipasi arah presiden, kiranya kedepan para pimpinan OPD dapat memahami maksud dan tujuan sesuai arah dan kebijakan guna mengahadapi inflasi yang akan terajadi.
“Inflasi merupakan momok terbesar dalam perekonomian dalam kehidupan sosial masyarakat, sementara kita yang pingin pulih harus diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar dalam 2 atau 3 tahun ke depan,” tegas Hanubun.
Pada kesempatan itu Bupati Hanubun juga menjelaskan bahwa, Pemkab Malra pada tahun 2023 nanti akan fokus pada pembangunan Kota Langgur, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak.
“Hal ini perlu adanya kolaborasi antara Pemkab Malra dan DPRD sehingga penataan Kota Langgur, sesuai harapan bersama,” ujar Hanubun.
“Langgur sebagai Ibukota Kabupaten seyogianya menjadi barometer, maka Langgur harus menjadi indah dan asri serta bekerja secara optimal guna mendukung seluruh aktifitas warganya.
Pada tahun 2023 nanti, akan fokus pada upaya penataan kota Langgur, penanganan kawasan Watdek, Ohoijang dan Ohoi Langgur akan dimulai bertahap pada tahun depan,” imbuhnya.
Hal itu menurut dia, telah diusulkan Dana Alokasi (DAK) guna penanganan kawasan khusus yang dianggarkan sebanyak 194 unit rumah, 3 kilometer jalan di serta 3,5 grandnasse.
Sedangkan ntuk penataan kota Langgur telah diusulkan penanganan jalan sepanjang 10 kilometer dengan nilai Rp16 miliar.
Selain itu guna percepatan pembangunan di kota Langgur maka dianggarkan pula jalan di pemerintahan sepanjang 2, 11 kilometer dengan anggaran Rp8,84 miliar.
“Segala upaya terus dilakukan dengan adanya komunikasi Pemkab Malra dengan pemerintah pusat dan provinsi guna pengembangan jalan di Kota Langgur, termasuk jalan Jenderal Sudirman menuju PLTD yang merupakan kawasan strategis serta pusat aktifitas masyarakat,” tegas Hanubun.