Ambon.Suara Reformasi.Com.Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku dilaksanakan adalah tutup buka massa sidang Satu Tahun 2022-2023 dan tantangan terbesar adalah menyelesaikan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) baik tentang perubahan anggaran dan juga APBD induk.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asis Sangkala kepada wartawan di Ambon Kamis (22/9) saat memberikan komentar tentang hasil rapat paripurna baru usai dilaksanakan.
"APBD punya dampak yang luas bagi kepentingan masyarakat disana belanja pemerintah daerah untuk mengatasi inflasi, pembangunan, dampak sosial terutama kenaikan BBM dan berbagai masalah lain, namun dalam paripurna ini ada atensi dari anggota dewan banyak persoalkan kelangkaan BBM, harga suda naik tapi langka dan kami suda menghimbau kepada komisi terkait atau gabungan komisi untuk penyelesaikan masalah yang terjadi," jelas Sangkala.
Menurutnya, dalam rapat paripurna hari ini perhatian internal dari dewan bagaimana agenda rapat dewan dapat difasilitasi dalam satu rapat paripurna sehingga usulan dikumpulkan kepada pemerintah daerah dalam rangka ditindak lanjuti.
Lebih lanjut kata Sangkala, soal kelangkaan BBM kerja komisi suda dilaksanakan bahkan kita sudah tugas komisi II ke Jakarta untuk menyampaikan ke BPH migas tapi dinamika terus berkembang, disertai kebutuhan masyarakat sangat besar akhirnya bukan kenaikan BBM jadi masalah namun jadi adalah kelangkaan makanya perlu perhatian serius dewan untuk membicarakan kelangkaan dimana dan bagaimana.
"Soal kelangkaan BBM sesuai pemikiran perkembang ada yang main makanya harus ada gabungan dalam rangka mengawasi melibatkan pihak aparat kepolisian, dinas Perindustrian, dan Perdagangan untuk membahas dalam rapat gabungan komisi, sedangkan bantuan sosial kepada masyarakat maka kita suda memberikan tugas dengan komisi IV DPRD Provinsi Maluku untuk mengawasi bantuan sosial kepada masyarakat tersebut berupa bantuan langsung tunai serta dampak sosial kenaikan harga BBM," jelas Sangkala.
Sumber : http://suarareformasi.com/paripurna-dprd-tantangan-menyelesaikan-apbd-detail-444371