Menyambangi Bumi Pamahanunusa, Komisi I DPRD Provinsi Maluku Tekankan Banyak Hal

MALTENG.Suara Reformasi.Com. Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyambangi kantor bupati Maluku Tengah, dalam rangka melaksanakan fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Maluku terhadap APBD Provinsi Maluku, dan APBN, Tahun Anggaran 2022, serta melaksanakan mandat pada bidang pemerintahan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang bersinergi dengan kerja Komisi I Pormal DPRD.

Kegiatan ini Berlangsung di Balai Room lantai tiga kantor Bupati Kabupaten Maluku Tengah, Jumad 26/5/23.” Hadir dalam kegiatan ini antara lain, PJ Bupati Maluku Tengah DRS.M.Marasabessy, SP

ST., M.Tech, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumrah, dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Sekertaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Kapolres Maluku Tengah, Ketua KPU Maluku Tengah, dan Bawaslu, serta sejumlah Kepala Dinas Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ketua komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra mengatakan bahwa,” kami sampaikan terimakasih kepada Bapak PJ Bupati, yang mana telah menerima “kami dalam kunjungan pengawasan dimaksud. “Walau dalam jabatan bapak PJ Bupati, Namun bapak PJ Masi memberikan sedikit waktu untuk bertemu kami komisi I DPRD Provinsi Maluku saat ini

Berkaitan dengan maksud pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I di bumi Pamahanunusa saat ini, tentu kehadiran kami untuk mengkoordinasikan beberapa hal seperti, Mendengarkan laporan masalah Kemanan dan Ketertiban, dan persiapan Pemilu, serta penyelengaraan pemerintahan desa dalam konteks regulasi, untuk masalah pemekaran dusun menjadi desa, dan laporan APBD Provinsi Maluku tahun 2022.

“Jadi pada waktunya kami berharap dapat di jelaskan sedikit oleh Bapak PJ Bupati, bapak Kapolres, bapak Dandim, bapak ketua KPU dan Bawaslu, serta Dinas Kesbangpol dan Dinas Kominfo Kabupaten Maluku Tengah, terhadap seluruh kesiapan dan upaya upaya serta langkah yang telah dilakukan Tegas Amir.

Sambung politisi asal PKS ini, kami juga ingin mendengarkan sedikit penjelasan terkait, seluruh proses Pemekaran desa menjadi kecamatan , seperti Banda besar, dan beberapa daerah lainya, sebab hal ini telah sampai kepada “kami komisi I DPRD Provinsi Maluku, jadi kami ingin mendengarkan Sejauh mana kemajuan perkembangannya.

Tambahnya juga bahwa, kedepan ini kita akan diperhadapkan dengan pilkada serentak , kami ingin mendengar sedikit terkait proses penganggaran yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah melalui dana Hibah yang akan diberikan kepada KPU dan Bawaslu, berdasarkan ketetapan dari Kemendagri, yang realisasi anggarannya di tahun 2023 sebesar 40 persen, dan tahun 2024 sebesar 60 persen, “untuk itu kami dari komisi saya ingin mengetahui sejauh mana langkah dan upaya terhadap hal ini.

Bagi dinas Dukcapil, kami juga berharap semua data kependudukan yang telah terdaftar pada DPT bisa kami ketahui, dan yang belum terdata untuk segera di kondisikan.

Sementara untuk Dinas Kominfo, persoalan internet di Maluku Tengah untuk membantu kelancaran proses yang berkaitan dengan melibatkan informasi publik, baik nanti pada proses pemungutan suara pada perhelatan tahun politik, dan proses proses lainya yang berkaitan, “kami harap semua ini dapat di jelaskan secara baik,"Tutup Amir.(Ser)