Masjid Ismail Murad Disoal, Rofik: Jika Hanya Cukup Bangun Talud Kenapa Pakai Dana Hibah?

Ambon.Suara Reformasi.Com.Peresmian Masjid Ismail Murad yang berada di dalam kompleks Asrama Haji Waiheru masih menyisakan polemik dan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Terlebih terkait anggaranya hibah Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp1.5 miliar.

Hal ini lantaran Kakanwil Kemenag Maluku Yamin yang dicecar banyak pertanyaan terkait sumber pendanaan maahid dalam rapat bersama DPRD Maluku beberapa Senin awal pekan ini, tidak secara jelas memaparkan sumber pendanaan masjid.

Kala itu, Yamin yang dicecar sejumlah anggota DPRD hanya menjawab diplomatis dengan mengatakan, terkait anggaran diserahkan ke Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH) bukan ke Kemenag.

Belakangan baru diketahui, ternyata ada dana pribadi Murad Ismail yang mengalir dalam proyek pembangunan masjid itu, bahkan nominalnya melampaui dana hibah pemerintah senilai Rp1.5 miliar.

Rupanya masjid berkapasitas 450 jamaah yang diberi nama Masjid Ismail Murad (nama orang tua Murad Ismail) ini menelan biaya sebesar Rp5 miliar.

Hal ini pun menimbulkan pertanyaan dari wakil rakyat di gedung parlemen Karang Panjang Ambon.

“Kemarin pada saat rapat tidak dijelaskan ihwal anggaran pribadi gubernur yang mengalir untuk pembangunan masjid yang katanya senilai Rp2.5 miliar,” ucap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Rovik Afifudin, Kamis (15/6/2023).

Sekertaris Wilayah PPP Maluku ini menegaskan, selaku wakil rakyat, pihaknya hanya mempertanyakan kejelasan pendanaan, sebab, Kakanwil Kemenag mengaku tidak tahu menahu dan menyebut hal tersebut menjadi tanggungjawab BPIH. Padahal dia sendiri adalah Ketua BPIH itu.

Terkait pengakuan Gubernur Maluku yang menyebut dana hibah pemda senilai Rp1,5 miliar hanya cukup untuk membangun talud, Afifudin menegaskan seharusnya masjid tersebut dibangun menggunakan dana pribadi saja dan tidak perlu menggunakan dana hibah karena nilainya tidak mencukupi.

“Kenapa tidak pakai dana pribadi saja Kalau dana hibah tidak cukup, atau kalau bangun talud minta kepada PUPR saja agar dibangun dengan baik,” tukasnya.

Rofik menambahkan, Komisi IV DPRD Maluku akan memanggil pihak terkait untuk menjelaskan duduk perkara pembangunan masjid ini, mengingat ada uang rakyat yang mengalir di sana. (Ser)