KPU Sampaikan Usulan Pengesahan Dan Pengangkatan Gubernur Dan Wakil Gubernur Terpilih Ke DPRD Provinsi Maluku

SUARAREFORMASI.COM.AMBON - Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Jumat (10/1/2025) telah menyampaikan usulan Pengesahan dan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang suda ditetapkan KPU Maluku kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku nantinya dewan bersama pemerintah daerah akan diusulkan ke Pemerintah Pusat (Pempus) dalam rangka pengesahan, pengangkutan dan pelantikan.

Pernyataan ini disampaikan Ketua KPU Maluku, Muh Shadhek Fuat, kepada wartawan di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon Jumat saat duduk bersama komisioner KPU Maluku usai melaksanakan rapat dengan pimpinan DPRD Provinsi Maluku.

Menurutnya, Kamis (9/1/2025) KPU telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk menetapkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Hendrik Lewerissa- Abdulla Vanath sebagai kepala daerah di Provinsi Maluku.

“Selanjutnya di hari ini kami menyampaikan usulan Pengesahan dan Pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, suda ditetapkan untuk nantinya calon DPRD Provinsi Maluku bersama Pemerintah Daerah mengusulkan ke pusat untuk pengesahan. Pengangkatan terkait pelantikan,” ujar Shadhek Fuad.

Lebih lanjut kata Shadhek Fuad, Jadual pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan ditentukan oleh pemerintah pusat melai Kementrian Dalam Negeri, dan didengarkan akan dilaksanakan secara serentak pada bulan Maret 2025 mengingat jadual sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) dijadualkan sampai akhir bulan Pebruari, jadi kepala daerah pemilihan hasil Pilkada Serentak 2024 akan Lantik pada bulan Maret sedangkan tanggal pelantikan akan diatur pemerintah pusat.

Dalam pertemuan KPU Maluku dengan DPRD Provinsi Maluku, pimpinan dewan menyampaikan banyak Terimah kasih serta apresiasi karna pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak khususnya Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku berjalan lancar dan aman hal ini menunjukkan kedewasaan demokrasi masyarakat Maluku sangat luar biasa begitu juga Kabupaten/Kota walaupun dibeberapa daerah ada yang melindungi tapi itu demokrasi dan undang-undang memberikan ruang dan apresiasi dewan ini menandakan hubungan baik dewan dan KPU selalu terjaga, " jelas Shadhek Fuat. (Ser)