Komisi lV DPRD Maluku Himpun Masalah Pendidikan di Seram Bagian Barat

SUARAREFORMASI.COM. AMBON  – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku telah melakukan pengawasan di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).

Pimpinan dan anggota Komisi lebih banyak melihat dinamika serta menghimpun masalah pendidikan yang terjadi di kabupaten berjuluk “Saka Mese Nusa” itu.

“Kami melihat dinamika serta mengumpulkan banyak hal terkait perkembangan dunia pendidikan di kabupaten SBB,” kata Ketua Komisi lV DPRD Maluku, Saudah Tethool kepada sejumah wartawan di Karpan Ambon Senn (3/4/2025).

Dia menuturkan, pengawasan yang dilakukan di SBB untuk melihat sejauh mana peran dan fungsi para guru, juga melakukan pertemuan dengan Dewan Guru maupun para kepala sekolah (kepsek).

Saudah menjelaskan, banyak temuan yang diperoleh antara lain menyangkut nasib dan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) maupun kondisi fisik sejumlah bangunan sekolah yang perlu segera diperbaiki dan direhabilitasi.

Berdasarkan temuan tersebut, Komisi IV menurut Saudah akan melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna membicarakan masalah yang dihadapi para guru di kabupaten tersebut.

“Ada juga usulan terkait dengan kenaikan pangkat yang masih saja terhalang, Ini yang harus dibicarakan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku,” katanya.

Selain itu, usulan pembangunan SMA Negeri 1 Kairatu dan beberapa sekolah lain yang mengalami kerusakan akibat gempa tektonik yang mengguncang wilayah itu beberapa tahun lalu.

“Banyak ruangan sekolah yang retak dan tidak layak huni akibat gucangan gempa ribuan kali pada tahun 2019. Kepsek SMA Negeri 1 minta pembangunan sekolah baru dengan struktur bangun permanen dan tahan gempa,” katanya.

kendati demikian, Saudah mengakui, program pembangunan gedung sekolah baru perlu disesuikan dengan anggaran yang tersedia, mengingat tahun ini pun terjadi efisiensi anggaran sangat besar yang dilakukan Pemerintah Pusat.

Sedangkan menyangkut legalitas beberapa kepsek yang masih berstatus Pelaksana Tugas (PLT) untuk ditingkat menjadi dedinitif, Saudah berharap hal itu dapat segera dituntaskan oleh Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa dan Wagub Abdullah Vanath. (Ser)