Komisi II DPRD Provinsi Maluku Bersama Mitra Laksanakan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Evaluasi Hasil Pengawasan Dan Aspirasi Di Jakarta

Ambon.Suara Reformasi.Com. Komisi II DPRD Provinsi Maluku bersama  mitra Organisasi Perangkap Daerah (OPD) terkait telah mengadakan rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi hasil pengawasan dewan tahap ke II dan aspirasi ke Jakarta.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, John J Lewerissa, kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Jumat (16/6/2023) saat pihaknya bersedia memberikan komentar soal hasil pertemuan dengan OPD terkait.

"Dalam rapat tadi kita membicarakan apa yang berkaitan dengan pengawasan dewan lakukan tahap dua kemarin di 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.dan ada banyak hal ditemukan dewan sehingga perlu evaluasi dan koordinasi bersama OPD terkait agar kedepan jangan sampai program dilakukan oleh Dinas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat artinya bantuan diberikan harus tepat sasaran," kata Lewerissa.

Menurutnya, ada beberapa hal dewan temukan saat melakukan pengawasan di daerah tidak sesuai dengan diharapakan dan saat aspirasi kita di jakarta kalau boleh diharapkan sepada seluruh Dinas merupakan mitra kita agar persoalan berkaitan dengan data perlu lengkap sehingga saat aspirasi kita sampaikan ke Kementrian dimintakan bantuan kepada pemerintah pusat berkaitan dengan kondisi atau persoalan sementara di alami oleh Provinsi Maluku khusus bidang masing-masing OPD baik Pertanian, Perikanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Berkaitan dengan Dinas ESDM, kita minta pemerintah pusat melalui Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia agar data masyarakat memerlukan data pemasangan listrik gratis datanya sesuai dengan data di daerah yaitu Dinas ESDM Provinsi Maluku mengingat ada beberapa program pemerintah yang dilakukan Anggota DPR RI berkaitan dengan pemasangan listrik gratis ini ada yang bertabrakan, yakni ada satu Kepala Keluarga mendapat dua kali bantuan pemasangan listrik gratis hal ini tidak bisa, untuk itu saya minta kepada Pemerintah Daerah menyurati Pemerintah Pusat agar data saling dikoordinasikan sehingga tidak terjadi tumpang tindih," jelas Lewerissa.

Lebih lanjut kata Lewerissa, senin besok komisi II DPRD Provinsi Maluku akan melakukan ferifikasi ke pulau buru dalam rangka menindak lanjuti soal kontainer yang jatuh beberapa waktu lalu di laut pulau Buru.(Ser)