Kolatlena Desak Pemerintah Bangun Kembali Jembatan Kilmuri Yang Rusak Akibat Banjir

Ambon.Suara Reformasi.Com.Salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Maluku Fraksi Partai Gerindra, F Alimudin Kolatlena Mendesak Pemerintah Daerah Provinsi Maluku maupun Pemerintah Pusat (Pempus) segera membangun kembali jembatan Kilmari yang rusak akibat bencana banjir melanda daerah itu beberapa waktu lalu

Pernyataan Kolatlena ini, disampaikan Kamis (25/8) di Ambon saat memberikan komentar tentang infrastruktur jembatan maupun jalan menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Kilmuri, Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku total bencana banjir yang mengakibatkan arus transportasi masyarakat lumpuh total.

"Jembatan itu salah satu jembatan yang dibangun pihak Tenatara Nasional Indonesia (TNI) di Kecamatan Kilmuri dan saat jembatan masih berfungsi masyarakat sangat bersyukur, dan setempat merasa sangat baru berkat manfaat jembatan itu karna selama ini masyarakat dalam kesulitan melakukan kegiatan transportasi tapi dengan adanya jembatan tersebut masyarakat dapat merasakan manfaat begitu besar tapi rusak kembali jembatan akibat banjir maka dengan jelas masyarakat sangat sulit lagi dalam melakukan kegiatan sehari-hari," kata Kolatlena.

Lebih lanjut kata Kolatlena, jembatan yang panjang sekitar 30 meter lebih kini masyarakat rusak total maka dengan jelas kegiatan tidak berjalan dengan normal lagi, untuk itu kami minta kepada pemerintah daerah baik, Kabupaten, Provinsi Maluku maupun Pusat agar menjadi perhatian sepenuhnya untuk membangun kembali jembatan Kiluri yang parmanen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat daerah itu.

Kita saksikan langsung setiap saat anak sekolah saat mau ke sekolah menyeberang kali yang lebar 30 meter lebih baru mereka ke sekolah maupun aktifitas masyarakat lain untuk kita melihat sebab kecamatan Kilmuri kini jadi sorotan tajam tapi tidak ada dampak kebijakan pemerintah untuk menjawab kebutuhan masyarakat terutama tentang infrastruktur jalan maupun jembatan melewati Kecamatan Kilmari, dan meminta perhatian pemerintah secara serius," jelas Kolatlena.