Ambon, Suara Reformasi.Com - Hasil Pengawasan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku di Kabupaten Buru terhadap hasil pembangunan infrastruktur yang didanai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku hasilnya sangat baik seluruh paket pekerjaan proyek dapat dikerjakan sesuai target.
Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw, SH kepada media ini di Balai Rakyat Karang Panjang Ambon Senin (13/6) saat pihaknya bersedia menjelaskan soal hasil pengawasan komisi III DPRD Provinsi Maluku baru saja usai dilaksanakan beberapa hari kemarin di Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.
"Intinya seluruh program kegiatan yang didanai APBN maupun APBD Provinsi Maluku semua dilaksanakan baik jalan, jembatan, irigasi, reservasi dan pelabuhan penyebrangan contohnya di teluk bara dari Namlea ke teluk Bara 124 Km dimana kami mendapat penjelasan dari pemerintah setempat yang mengelola pelabuhan itu bahwa arus penumpang di wilayah itu sangat sedikit terkadang itu menjadi perhatian komisi III DPRD Provinsi Maluku,sebab pelabuhan teluk Bara adalah pintu masuk bagi Maluku dan Maluku Utara dan juga Sulawesi Tenggara, kami sangat kuatir kedepan pelabuhan itu terlikwidasi akibat sangat sedikit penumpang walau banyak fasilitas telah dibangun pemerintah dan suda ada kapal perintis sudah menyinggahi beberapa pulau di Maluku Utara seperti Kapal Muatan Sabuk Nusantara 105 yang menghubungkan Maluku dan Maluku Utara itu sangat berpengaruh karna masyarakat sekarang sudah banyak pilihan dan keluhan Perusahan Daerah (PD) Panca Karya terhadap lintasan disitu sering mengalami kerugian," jelasnya
Lebih lanjut jelas Rahakbauw, dengan jelas PD Panca Karya mengalami kerugian karna sangat sedikit penumpang di naik kapal di pelabuhan teluk Bara dan sangat sepi tapi fasilitas hebat dan luar biasa kami berharap kedepan Pemerintah Kabupaten Pulau Buru mengembangkan kawan teluk Bara di Buru Utara Barat sebagai kawasan wisata baru mengingat pantai dan teluk yang bagus maka kemungkinan besar ekonomi masyarakat akan berkembang di daerah itu dan komoditi unggulan masyarakat seperti, coklat, cengkeh jadi primadona untuk layak dikembangkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Kami juga berharap kedepan ada even kegiatan pemerintah dalam rangka mendongkrak ekonomi masyarakat dapat dilaksanakan di wilayah teluk Bara berupa Sail atau ada semacam kegiatan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat," jelas Rahakbauw.
Menurut Rahakbauw, dalam pengawasan dewan kali ini ada sedikit temuan kalau ada proyek pembangunan infrastruktur terlambat memang wajar akibat dampak Covid 19 misalnya bendungan Waiapu pekerjaaan sedikit tertunda sedikit tapi intinya seluruh proyek kegiatan di Kabupaten Buru sangat baik dan berjalan sesuai target.(SR01).
Sumber : http://suarareformasi.com/hasil-pengawasan-komisi-iii-dprd-provinsi-maluku-untuk-kabupaten-buru-sangat-baik-pembangunan-infrastruktur-detail-442918