Hasil Audit BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ambon tahun 2022, Memberikan Opini Disclaime

Ambon.Suara Reformasi.Com.Pj. Walikota Ambon, Bodewin Wattimena dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPD Kota Ambon Tahun Anggaran 2022, yang berlangsung di Ruang Paripurna Utama Kantor DPRD Kota Ambon, Belakang Soya, Ambon, Senin (/2023/03/07) mengaku, Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas laporan keuangan Pemerintah Kota Ambon Tahun 2022 memberikan opini disclaimer atau tidak memberikan pendapat atas laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Ambon.

Menurut Wattimenai, disebabkan karena lingkup Audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat Suatu opini. Opini BPK tersebut, lanjutnya, menjadi perhatian serius oleh Pemerintah Kota Ambon dalam membenahi penataan Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan prinsip transparansi, akuntabel, efisien, efektif dan ekonomis, terutama dalam pembenahan aset tetap peralatan dan mesin, pada satuan kerja perangkat daerah yan nilainya cukup signifikan, dalam penyajian neraca Pemerintah Kota Ambon. 

“Bertepatan dengan tahun 2022 ini merupakan tahun terakhir periode Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota ambon tahun 2017-2022. Sehingga untuk mewujudkan Visi "Ambon harmonis, sejahtera, dan religius". Visi tersebut lebih lanjut djabarkan kedalam tema rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) kota Ambon tahun 2022, yaitu mempercepat pemulihan Ekonomi masyarakat melalui peningkatan pariwisata, Ekonomi kreatif dan ketahanan pangan dengan Didukung oleh infrastruktur yang berkualitas,"ujarnya.

Lebih lanjut kata Wattimena, Dengan itu, akselerasi percepatan pembangunan kota ambon di Tahun 2022, turut didorong melalui pelaksanaan sebelas kebijakan prioritas penjabat walikota, yang diarahkan untuk meningkatkan profesionalitas ASN, meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan tata kelola layanan perijinan dan non perjinan, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebjakan pembangunan antara pusat dan daerah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mempersiapkan pelaksanaan pemilu dan Pemilukada di Tahun 2024 serta meningkatkan upaya-upaya penanggulangan covid-19.

" Dan akselerasi percepatan pembangunan itu akan terus ditingkatkan di tahun 2023 ini, dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang kota ambon, sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah, yang akan berakhir di tahun 2026 nanti, yaitu mewujudkan manusia ambon yang manis, demokratis dan mandiri secara berkelanjutan untuk percepatan pembangunan dimaksud, maka di Tahun 2023, pihaknya telah menetapkan lima kebjakan prioritas, yang dalam Implementasinya nanti, akan turut bersinergi dengan DPRD Kota Ambon," jelas Wattimena.

Lebih lanjut kata Wattimena, lima  prioritas tersebut akan diarahkan untuk Penguatan koordinasi dan konsolidasi pemerintah Daerah, peningkatan dan perbaikan manajemen pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik,Pengendalian terhadap inflasi, stunting dan kemiskinan, pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur persampahan, lingkungan dan pariwisata, serta fasilitasi pemilu dan Pemilukada tahun 2024.l

Menurutnya, Pelaksanaan pembangunan di kota ambon selama tahun 2022 tambahnya, telah memberikan dampak positif bagi pertumbuhan kota ambon, hal ini setidaknya ditunjukkan oleh kinerja indikator ekonomi makro Kota Ambon, yang dapat digambarkan melalui indeks pembangunan manusia (ipm), angka ambon selama 5 tahun terakhir IPM Kota Ambon menunjukkan terjadinya peningkatan, bahkan ketika Kota Ambon dilanda pandemi covid-19. IPM kota Ambon tahun 2018 sebesar 80,24, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun, 2022

"IPM kota ambon tercatat sebesar 81.63 dan termasuk dalam kategori ipm sangat tinggi. Produk domestik regional bruto (PDRB). Apabila dihitung berdasarkan atas dasar harga berlaku (adhb). Total nilai pdrb tahun 2022 sebesar Rp.17,18 trilyun mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar rp.15,56 trilyun di tahun 2021. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) juga mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar Rp.10,59 trilyun di tahun 2021, menjadi sebesar rp.11,14 triliyun di tahun 2022. Dan ekonomi, keberhasilan pemerintah kota ambon dalam mengendalikan covid 19 melalui peningkatan cakupan vaksin tahap i dan ii, telah berhasil memulihkan berbagai aktivitas perekonomian di kota ini,"jelasnya.

Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut, sambungnya,  telah mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 3,92 persen di  Tahun 2021 dan sebesar 5,23 persen di tahun 2022.(Nona)