Hanubun Buka Musrembang Kecamatan Kei Kecil Barat

Langgur.Suara Reformasi.Com.Bupati Maluku Tenggara M.Thaher Hanubun didampingi Kapolres Maluku Tenggara AKBP Frans Duma mengunjungi Ohoi Warbal pada hari Sabtu (25/2/2023) akhir pekan kemarin.

Speedboat menumpang milik warga Ohoi Warbal, Hanubun dan rombongan menuju Ohoi Warbal dalam rangka membuka Musrembang Kecamatan Kei Kecil Barat yang dilaksanakan di ohoi tersebut.

Bupati dan rombongan diterima warga masyarakat setempat dengan doa adat dan tari dan selanjutnya diantar menuju tempat digelarnya Musrembang.

Saat membuka Musrembang Bupati menyampaikan bahwa Musrenbang di kecamatan adalah amanat peraturan perundang-undangan- undangan.

“Musrenbang sebagai forum antarpemangku kepentingan adalah wadah aspirasi aspirasi masyarakat dalam bentuk usulan kegiatan. Ada keterwakilan elemen masyarakat, delegasi ohoi, dan stakeholder lainnya. Forum ini adalah forum untuk bersuara. Silahkan dalam diskusi nanti bapak, ibu sampaikan urgensi suatu usulan harus diakomodir,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Bupati Thaher mengingatkan pimpinan OPD teknis di bawah koordinasi Bappelitbangda untuk mencatat semua usulan yang disepakati dalam musrenbang ini.

“Setelah semua kecamatan selesai melaksanakan musrenbang, segera semua saran itu disampaikan kepada OPD dalam bentuk surat penegasan bupati. Saya akan cek pada saat RKPD di bulan Mei nanti. Semua tuntutan yang disepakati dan memenuhi syarat, harus sudah dimasukan dalam RKPD dan Renja OPD, disertai dengan kerangka pembiayaannya,” tegas Hanubun.

Bupati Thaher juga menjelaskan bahwa pada tahun 2024 secara nasional pembangunan diarahkan untuk menjawab beberapa isu strategi dan prioritas. Mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah, termasuk kecamatan dan desa, harus selaras dan sinergi.

Beberapa poin penting yang menjadi perhatian dalam perencanaan tahun 2024, menurutnya, antara lain upaya upaya target RPJMN 2020-2024. Target-target penting yang sangat berkaitan dengan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan ohoi adalah: penanggulangan stunting dan kemiskinan ekstrim.

“Untuk diketahui, angka stunting di Maluku Tenggara per 31 Desember 2022 tercatat sebesar 16,98 persen. Target Nasional pada akhir tahun 2024 harus mencapai 14 persen. Perlu upaya serius dan kompak dari semua pihak. Termasuk dalam hal kolaborasi intervensi anggaran dan kegiatan. Kabupaten sesuai kewenangan harus melakukan apa? Ohoi buat apa? pihak swasta mendukung dalam bentuk apa? harus diatur supaya semua berjalan saling beriringan dan tidak tumpang tindih,” papar Hanubun.

“Syarat pentingnya adalah data base harus akurat. Kepala ohoi selaku ketua TPPS di ohoi, bersama para kader dan puskesmas harus memastikan data yang disajikan benar-benar valid. Sehingga intervensi tepat sasaran dan berdampak langsung pada upaya penanggulangan stunting,” imbuhnya.

Prioritas kedua menurut Hanubun, adalah penanggulangan kemiskinan ekstrim. Hari ini ujar dia, jumlah masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat miskin ekstrim di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 18.815 jiwa, berasal dari 11.815 kepala keluarga. Angka ini adalah gabungan dari 3 (tiga) desil kemiskinan, yaitu penduduk yang termasuk dalam 30 persen KK dengan pendapatan paling rendah secara nasional.

“Karena Datanya 30 persen, jadi kelihatan agak besar. Jika hitungannya Desil 1 (satu) maka jumlah KK sebanyak 4.379 KK). Di Kecamatan Kei Kecil Barat, ada 972 KK yang termasuk golongan ektrim. Data sebaran per-ohoinya jelas, by name by address. Mereka inilah yang wajib mendapatkan intervensi di tahun 2023. Kepala ohoi untuk memperhatikan hal ini,” pinta Hanubun.(Ser)