Halimun Minta Pemprov Maluku Fokus Tangani Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan

 Ambon.Suara Reformasi.Com. Anggota DPRD Maluku Halimun Saulatu, meminta Pemerintah Provinsi Maluku agar mengambil langkah konkrit dalam mengatasi inflasi, tanggap dan kemiskinan yang tinggi di Maluku.

Hal ini dikatakan wakil rakyat asal Partai Demokrat itu kepada jurnalis porostimur.com, Selasa (20/12/2022) di Ambon.

Menurut Saulatu, langkah konkrit pemerintah penting untuk segera dilakukan, guna menghadapi kemungkinan resesi di tahun mendatang.

“Langkah konkrit penanganan inflasi, aktivasi dan misil menjadi sangat penting, apalagi ditambah dengan tahun depan akan ada kemungkinan resesi seperti yang di konstatir presiden dan menteri keuangan,” ujarnya.

Halimun mengatakan, ketika pembahasan anggaran dan kata akhir fraksi di DPRD, Partai Demokrat Maluku telah menyampaikan secara terang-terangan dan jelas agar hal tersebut harus menjadi perhatian serius pemprov.

“Untuk mengatasi kemungkinan mustahil kedepan, harus ada langkah konkrit, bukan hanya sebatas rapat saja,” tukasnya.

Untuk diketahui, inflasi Provinsi Maluku pada November 2022 (year on year) sebesar 6,65%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional sebesar 5,42%.

Tingginya inflasi di Maluku ini, juga mendapat perhatian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.

Tito bahkan memberi peringatan kepada Pemerintah Provinsi Maluku karena angka inflasi yang tinggi.

Dia juga menyebut langkah-langkah lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku seperti rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), gerakan penanaman, hingga penerbitan surat edaran gubernur.

“Kunci utama itu adalah langkah detail di lapangan. Jadi jangan sebatas rapat dan sebatas surat, tapi langsung cek ke lapangan melihat detail angka-angka lapangan dan mencari solusi di lapangan,” ujarnya. (SR)