Hadiri Pembukaan Sidang Majelis Sinode AM - GPI Gubernur : Gereja Hadir Perjuangkan Kepentingan Rakyat

Ambon.Suara Reformasi.Com.Gubernur Maluku Murad Ismail bersama Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Jannus Pangaribuan, menekan sirine pada bola dunia yang menjadi simbol persaingan, sebagai tanda pembukaan 

Sidang Majelis Sinode AM Gereja Protestan Indonesia (GPI) Tahun 2022 di Gedung Gereja Maranatha, Minggu, (20/11/2022).

Sidang Majelis Sinode tahun ini mengusung tema "Tuhan adalah Yang Awal dan Yang Akhir". 

Prosesi sidang disaksikan dengan jalan kaki bersama dari Gereja Ignatius Slamet Riyadi ke gedung Gereja Maranatha. Prosesi jalan kaki ini dipimpin Ketua MPH Sinode GPM, Pendeta ET Maspaitella dengan membawa Alkitab.Prosesi dilanjutkan dengan kebaktian yang kembali dipimpin Pendeta ET Maspaitella.

Selanjutnya, dalam acara ritual, berlangsung akta pembukaan rahasia AM GPI yang ditandai dengan pemukulan tifa oleh Ketua BPH Sinode AM GPI, Bersama dengan para pimpinan Sinode GBM.

Gubernur Murad dikesempatan ini, mengatakan Gereja sebagai sebuah lembaga kerohanian yang memiliki organisasi dan tata kerja yang terukur dan sistematis, diwujudkan dengan mengadakan event-event service dari tingkat Sinode, Klasis hingga struktur jemaat-jemaat. 

“GPI sebagai lembaga keamanan, menjaga netralitas dan terus menjadi penyambung suara Tuhan, sehingga Gereja memperjuangkan kepentingan demokrasi tertinggi yakni kepentingan rakyat dan bukan kelompok atau golongan tertentu”.

Di sisi lain, jelang perayaan Natal dan tahun baru 2023, kepala daerah mengingatkan tentang menguatnya gejolak ekonomi, sosial, budaya, politik dan keamanan dalam masyarakat. Ia pun menghimbau kepada 

seluruh elemen untuk tetap tenang dan tidak bertindak gegabah. Percayakan kepada pemerintah, TNI/Polri dan aparatur yang bertanggung jawab di bidangnya masing-masing, perihal penanganan sejumlah sektor di atas.  

“Pemerintah Daerah akan terus bekerja menjaga ketahanan pangan daerah, mengendalikan inflasi, menjamin pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan dan perlawanan termasuk memperkuat sisi pemberdayaan ekonomi mikro berbasis UMKM,” himbau Gubernur. 

Di akhir pesannya, Gubernur mengingatkan tentang pentingnya membangun komunikasi, koordinasi dan kolaborasi dengan TNI/Polri serta semua elemen masyarakat. Dengan begitu, setiap potensi konflik sosial dapat diantisipasi sejak dini, demi menjaga stabilitas keamanan masyarakat. 

"Saya berharap hasil sidang Sinode ini akan menghasilkan sesuatu yang berarti bagi pelayanan semua anggota GPI," tutup Gubernur. 

Ditempat yang sama, Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI Jannus Pangaribuan bersaksi, sidang majelis ini merupakan agenda demokrasi Gereja dalam melaksanakan semua program dalam implementasi visi misi Gereja di Indonesia. Mengingat, Indonesia kaya dalam organisasi Gereja. Kurang lebih terdapat 328 Sinode / 350 Yayasan / 300 perguruan tinggi dan sejumlah lembaga yang bergerak melakukan tugas-tugas sebagai Gereja.

“Ini tentu tidak sederhana tapi dalam eksistensinya spirit teologi menjadi sesuatu yang kaya dalam arti apa saja,” terangnya.

Jannus mengajak para BPH GPI dan Ketua Sinode GBM, untuk melakukan upaya intropeksi diri melalui sidang yang menjadi bagian dalam melakukan evaluasi dan menyusun program pelayanan.

“Mudah-mudahan keputusan sidang akan membawa perubahan atau memberi arahan dalam penatalayanan Gereja Protestan Indonesia dan 12 Gereja mandiri di seluruh Indonesia ini,” tutup Jannus. (SR).