Gula-gula untuk ASN KKT oleh Paslon BerSATU -Menuai Dugaan adanya Politisasi Birokrasi

SUARAREFORMASI.COM.SAUMALAKI  -  Pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Kepulauan Tanimbar, Ricky Jawerisa-Juliana Chatarina Ratuanak, yang diusung 3 partai politik pemenang Pileg di Tanimbar yakni PSI, PKS dan Gerindra, dinilai tak layak menjadi pemimpin di Negeri Duan Lolat ini.

Pasalnya, kedua Paslon ini, tidak memahami aturan baku terkait Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal keduanya memiliki latar belakang yang cukup berkaitan dengan pemerintahan. Dimana Ricky Jawerisa sendiri berlatar belakang politisi, duduk sebagai salah satu pimpinan DPRD. Begitu juga dengan Juliana Chatarina Ratuanak, yang berlatar belakang birokrasi. 

*Fakta Tidak Layak*

Berikut ini, sejumlah alasan-alasan yang memperkuat fakta ketidaklayakan keduanya saat nantinya jika  memimpin Tanimbar kedepannya. 

Dalam keterangan pers saat pendaftaran Paslon di KPU KKT, 29 Agustus 2024 lalu, saat Paslon dengan Jargon BERSATU ini memaparkan tentang kondisi masyarakat KKT yang telah diberikan label secara nasional sebagai daerah miskin ekstrim, program apa yang nantinya dibuat oleh Paslon BerSATU guna menjawab tantangan tersebut. 

Ricky Jawerisa menjelaskan alasan mengapa rakyat Tanimbar bisa miskin, dikarenakan kurangnya peredaran uang di kabupaten.

"Kami berdua sudah punya niat, mungkin kita kasih bocoran salah satu. Kita akan kurangi perjalanan dinas ASN ke luar daerah," bebernya.

Dengan mengurangi jumlah perjalanan dinas di tubuh birokrasi Pemda, BERSATU akan menambahkannya kedalam gaji ASN, juga dalam bentuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Dengan demikian, uang para ASN akan menerima tambahan keuangan yang cukup besar, sehingga bisa dibelanjakan didalam Tanimbar dan akhirnya uang juga beredar di daerah.

"Selama ini dianggap perjalanan dinas itu biayanya tinggi. Tapi kalau kita tekan, kemudian uang itu kita alihkan untuk penambah gaji atau penambah TPP, maka pasti uang yang beredar jauh lebih banyak di KKT. Itu salah satu bocoran yang saya harus sampaikan kepada publik," beberapa dia.

Pernyataan Ricky Jawerisa ini kian memperburuk penilaian masyarakat kepada dirinya bersama pasangnya. Khusunya kepada para ASN Pemda KKT. Bagaimana tidak, aturan baku tentang penambahan gaji ASN itu sudah jelas diatur dan yang bisa melakukan penambahan gaji ASN hanya melalui aturan dan keputusan Presiden melalui Peraturan Presiden dan bukan peraturan seorang kepala daerah baik tingkat provinsi maupun bupati walikota.

"Yang menentukan gaji PNS sesuai dengan pangkat dan gaji diatur dengan Keputusan Presiden. Harusnya janji penambahan gaji PNS ini diumbar oleh calon presiden bukan calon bupati. Jangan membuat drama dalam mengelola keuangan daerah," tandas beberapa ASN Pemda.o

Para ASN inipun membeberkan beberapa aturan tentang  penetapan gaji ASN, diantaranya  

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur bahwa gaji pokok PNS diberikan berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkatnya. Calon PNS mendapatkan gaji pokok sebesar 80 persen dari gaji pokok PNS. 

Selain gaji pokok, ASN juga bisa mendapatkan tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, dan tunjangan lainnya. 

"Kenaikan gaji ini juga nanti dikaji oleh kementrian keuangan dan bukan oleh badan pengelola keuangan daerah. Kemudian baru dikeluarkan Peraturan Presiden, yang memuat berapa persen kenaikannya. Jangan membuat drama dalam mengelola uang daerah," sinis mereka.

Begitu juga dengan pemberian atau penambahan TPP yang diucapkan Jawerisa, kian menambah ketidakpahaman pria yang disapa RJ ini. Pasalnya, pemberian TPP ini ada juga aturannya. Sebut saja, memberikan TPP bagi ASN  lingkup Pemda itu berdasarkan pada beban kerja dan disesuaikan dengan  kemampuan keuangan daerah.

"Sementara kita tahu, saat ini kondisi keuangan daerah berada dititik nadir. TPP saja yang harusnya dianggarkan 12 bulan, Pemda KKT hanya mampu bayar 7 bulan dalam tahun 2024. Itupun juga belum dibayarkan hingga September ini. Terus Jawerisa-Ratuanak datang dengan konsep 'abunawas' hanya untuk meraup suara, dan endingnya hanya berkamuflase untuk membayar utang pihak ketiga (UP3)," tegas para ASN ini.

*Cabup dan Cawabub Tak Satu Cemistri*

Ketidakpahaman Paslon ini kian tergambar jelas, saat wakilnya yang biasa disapa Dokter Yul ini, menjawab pertanyaan wartawan tentang kemakmuran rakyat, dimana PAD sangat kecil  untuk mendukung APBD. Kira-kira strategi apa yang nantinya digunakan untuk mendorong hal ini. Dirinya mengulas tentang pengalamannya tentang penumpukan uang di pusat ibu kota negara (Jakarta). 

"Saya punya pengalaman bahwa ternyata banyak sekali uang di Jakarta. Hanya saja belum dicari. Saya pernah ada di luar birokrasi. Dan ternyata saya dapat dalam jumlah yang sangat banyak, disitu saya punya kesimpulan bahwa sebenarnya begitu banyak dana yang ada di luar sana yang belum kita raup," ungkap Ratuanak.

Hal ini dinilai bertolak-belakang dengan pernyataan Ricky Jawerisa tentang pengurangan perjalanan dinas keluar daerah.

"ASN ditekan untuk kurangi perjalanan dinas ke luar daerah. Eh sementara bupati dan wakil bupati inggin ke Jakarta meraup uang disana. Memangnya bupati dan wakil ke Jakarta itu pakai uang pribadi? Kan pakai uang APBD juga. Ini tidak adil namanya," keluh para ASN. (Ser)