Gubernur Murad : Pajak Memiliki Peran Dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Ambon,Suara Reformasi.Com.Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon menyelenggarakan Tax Gathering dengan tajuk "Baku Dukung For Maluku" di lantai V Hotel Santika, Senin, (6/2/2023). 

Kegiatan ini dihadiri Dihadiri Kepala Kantor Wilayah DJP Papua, Papua Barat dan Maluku, Heri Kuswanto, Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Johan Gonga

Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Sekda Sadali Ie mengatakan, pajak memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung pembangunan nasional, karena salah satu penopang pendapatan nasional berasal dari penerimaan pajak yang memulihkan hampir seluruh penerimaan negara.

"Penggunaan uang pajak mencakup seluruh aspek kegiatan pemerintahan dari pegawai belanja, hingga pembayaran berbagai proses pembangunan lainnya," katanya. 

Gubernur menilai, saat ini pelayanan SPT tahunan semakin dipermudah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yaitu dengan menggunakan E-filing SPT, wajib pajak dapat melaporkan SPT-nya di mana saja dan kapan saja secara online, sehingga tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. 

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para wajib pajak yang telah berkomitmen tinggi untuk membayar pajak. Dengan tema Baku Dukung Untuk Maluku, mari kita bergotong-royong dengan membayar pajak untuk pembangunan Maluku," ucap Gubernur. 

Gubernur lalu menyampaikan apresiasi atas segala upaya yang telah dilakukan selama ini, dalam penatausahaan perpajakan yang semakin transparan, efektif dan efisien guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih. 

"Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya," tutup Gubernur. 

Kemudian, Pj. Walikota Ambon Boedewin Wattimena menyebut, kegiatan Tax Gathering seperti ini merupakan salah satu program untuk membantu pemerintah dalam mendukung pembangunan dengan cara membayar pajak dengan baik. Baginya, membayar pajak merupakan wujud kecintaan kepada negara, karena memang itulah sumber utama penerimaan negara yang bersumber dari pajak itu sendiri.

“Kami berterima kasih kepada KPP Pratama Ambon yang terus bersama kami berdiskusi mengenai optimalisasi penerimaan pajak di Kota Ambon,” sebut Pj. Walikota. 

Mewakili Bupati/Walikota yang se-provinsi Maluku, Pj. Walikota menyatakan siap bekerja sama dengan KPP Pratama Ambon dalam rangka memenuhi tanggung jawab pungutan pajak di Maluku.

“Saya kira kalau semuanya bisa kita lakukan dengan baik, pada waktunya keutuhan pembangunan daerah ini yang bersumber dari pendapat pajak akan dapat disepakati,” tegas Pj. Walikota. 

"Atas nama Pemkot Ambon, kami mengucapkan selamat, mengapresiasi pelaksanaan Tax Gathering ini, semoga dengan cara seperti ini tujuan kami untuk mendapatkan pungutan pajak yang maksimal untuk membangun Maluku, Kota Ambon dan negara ini dapat tercapai.

Sekali lagi, kami mendukung, tugas dan tanggung jawab KPP Pratama Ambon dalam optimalisasi pungutan pajak negara di tahun 2023," tutup Pj. Walikota. 

Di tempat yang sama, Kepala KKP Pratama Ambon, Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto dalam pidatonya, menjelaskan tentang statistik wajib pajak yang diterapkan KPP Pratama Ambon terdiri dari wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak pemungut. Juga tentang target penerimaan pajak nasional senilai Rp. 1,484,9 triliun dan KPP Pratama Ambon senilai Rp. 1.425,3 miliar. Kemudian tentang penerimaan pajak KPP Pratama Ambon di tahun 2020 sebesar 90,26 persen, tahun 2021 sebesar 94,23 persen dan tahun 2022 sebesar 124,73 persen. 

“Dan target penerimaan pajak KPP Pratama Ambon di tahun 2023 sebesar Rp 1.796,5 miliar,” jelas Kurniawan. 

Pada kesempatan ini, Kepala KKP Pratama Ambon, Alloysius Kurniawan Susetyo Bayunanto memberikan piagam penghargaan kepada Gubernur Maluku Murad Ismail yang diterima Sekda Sadali, juga kepada Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku (Diterima perwakilan), Binda Maluku (Diterima perwakilan) , Pj. Walikota Ambon, Perwakilan BI Provinsi Maluku, OJK Maluku, Kantor Wilayah Perbendaharaan Maluku, Kantor Wilayah Bea dan Cukai Maluku, BPK, Kejati Maluku, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Bapenda Maluku, KPPN Tipe 1A Ambon, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon, KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon dan Gedung Keuangan Negara Ambon. (SR)