Gubernur Meski Tidak Tempati Rumdis, Alokasi Kepedulian Tetap Dianggarkan

Ambon,Suara Reformasi.Com.: Meskipun sampai saat ini Gubernur Maluku Murad Ismail tidak pernah menempati Rumah Dinas (Rumdis), sejak di lantik pada 24 April Tahun 2019, tetapi anggaran perawatan Tetap dipesan

Murad lebih memilih tinggal di kediaman pribadi dj kawasan Wailela, Kecamatan Teluk Ambon daripada Rumdis yang berada di kawasan Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon

Meski tidak ditempati Gubernur, Pemerintah Daerah (Pemda) setiap tahunnya tetap mengalokasi anggaran untuk biaya perawatan.

Kebijakan Pemda Maluku ini tentu dianggap sebagai bentuk dari menghambur-hamburkan uang daerah di tengah pembatasan fiskal, padahal kondisi bangunan Rumdis masih sangat layak untuk ditempati.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Amir Rumra meminta Gubernur untuk segera menempatkan Rumdis, sehingga anggaran yang dikucurkan untuk biaya perawatan tidak sia-sia.

Hal ini disampaikan , Amir Rumra pada wartawan di Rumah Rakyat Karang Panjang Ambon, selasa (12/06/2022)

“Pak Gub harus menempatkan Rumdis, sehingga anggarannya tidak sia-sia,”ujar Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku itu.

Namun demikian, menurut Amir semua pulang dari Gubernur, karena beliau mempunyai alasan mengapa sampai tidak menempati Rumdis yang telah disediakan oleh Negara.

“Wajibnya seorang kepala daerah harus tinggal disitu, tapi mungkin ada alasan lain yang mengakibatkan beliau tidak tinggal disana,” ujar Amir.

Seharusnya, kata Amir yang menjadi persoalan, jika Gubernur tidak tinggal di Rumdis, namun anggarannya dipakai untuk kediaman pribadi, hal tersebut tentu menyalahi peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, selama anggaran dikucurkan tepat sasaran, tidak menjadi masalah, Karena kebijakan ini, tidak hanya berlaku untuk Rumdis Gubernur, tapi juga termasuk Rumdis pimpinan DPRD.

“Anggaran untuk Rumdi tetap ada, itu pasti karena sebagai seorang Gubernur, walaupun tinggal di rumah pribadi Jadi bukan karena tidak tinggal disana lalu mengakibatkan anggaran tidak boleh ada,” jelas Amir.(SR)