Gelar Pengawasan Di Malra, Komisi I DPRD Provinsi Maluku Soroti Masalah Kamtibmas

SuaraReformasi.Com.Langgur – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menggelar melaksanakan pengawasan.

Pada pengawasan kali ini, Komisi I yang dipimpin Amir Rumra tersebut menyambangi kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Selasa (19/3/2024).

Kedatangan para legislator itu diterima oleh Pj Sekda setempat Nikodemus Ubro.

Agenda mereka (Komisi I) hanya satu yakni terkait persoalan kamtibmas sebelum dan pasca Pemilihan Umum pada tanggal 14 Februari 2024 lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Sekda menyampaikan sejumlah persoalan yang terjadi di wilayah Malra (pulau Kei Kecil dan Kei Besar) hingga persoalan kamtibmas saat Pemilu berlangsung.

Persoalan yang mengganggu kamtibmas masyarakat diantaranya konflik horizontal antar warga ohoijang dan pemda, pemda dan pokarina serta perkelahian lainnya.

Selain itu, masalah pemalangan berupa pemasangan sasi adat (hawear) juga mewarnai kekisruhan pasca pelaksanaan Pemilu yang diduga dilakukan oleh penyelenggara terhadap oknum-oknum caleg tertentu sehingga menimbulkan kegaduhan politik.

Diketahui, pemasangan sasi adat dilakukan di kantor KPU setempat dan juga pintu masuk Bandara Karel Sadsuitubun Langgur di Ibra.

Ubro mengungkapkan, atas kerjasama pemda dan TNI-Polri, semua kondisi gangguan kamtimbas dapat ditangani dan diselesaikan.

Pada kesempatan itu, Ketua Komisis I Amir Rumra menyatakan, masalah kamtibmas di Malra ini juga menjadi tanggung jawab bersama.

“Karena dalam konteks pemerintahan maka ada pemerintah kabupaten dan provinsi.untuk itu kami hadir disini sebagai wujud tangungjawab bersama dalam rangka melihat potret ini, sehingga persoalan kamtibmas di Malra ini tidak terulang lagi,” tandas Rumra

Menurut politis Partai Kedilan sejahtera (PKS) itu, akibat persoalan kamtibmas berdampak pada banyak hal yang terjadi.

“Akibat gangguan kamtibmas juga mengakibatkan lesunya perekonomian (peredaran uang di pasar saat ini susah). Selain itu pula, terjadi tingginya angka inflasi di Malra dan Kota Tual,” terangnya.

Rumra juga mengingatkan, selaku pemimpin (aparatur pemerintahan) harus berjiwa besar ketika dikritik oleh warga masyarakat.

“Kalau ada kritikan dari masyarakat itu wajar. Jangan telinga tipis. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai aparatur pemerintahan, baik itu kepala daerah, DPRD, pimpinan TNI-Polri, camat, dan kepala ohoi,” tegasnya.

Selain Pj Sekda, hadir dalam pertemuan dimaksud yakni Dandim 1503 Tual, Kapolres Malra, sejumlah pimpinan OPD, Camat Kei Kecil dan Kepala Ohoi Langgur.(Ser)