Fraksi Golkar Sampaikan Jumlah Catatan Kritis Terhadap Pelaksanaan APBD

 Ambon .Suara ReformasiCom.– Fraksi Golkar menambahkan beberapa catatan penting tentang pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021.

Catatan penting disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias saat membacakan kata akhir fraksi terhadap Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2021 dalam rapat paripurna, Senin (29/8/2022).

Yeremias mengungkapkan kemiskinan di Maluku hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terpecahkan oleh Pemerintah daerah.

Olehnya itu Fraksi Golkar meminta di tahun-tahun mendatang pemerintah daerah merevitalisasi kebijakannya agar pro kemiskinan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah-masalah dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

Terkait pengelolaan RSUD dan permasalahannya, Fraksi Golkar agar pemerintah daerah lebih maksimal lagi mengelola RSUD Dr. M. Haulussy.

Fraksi Partai Golkar berharap tidak lagi terjadi masalah-persoalan yang mencuat di internal RSUD Haulussy, terkait dengan manajemen pengelolaanya.

“Sehingga selain sebagai penyedia dan sekaligus pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakat, RSUD Haulussy menjadi solusi ekonomi daerah yang produktif dalam meningkatkan PAD,” tandas Yeremias.

Dari Sisi Analisis Kebutuhan Kapital Terhadap Core Busnis dan Prospeknya, maka Fraksi Golkar merekomendasikan untuk Pemerintah menambah penyertaan Modalnya pada PD Panca Karya, PT. Maluku Energi Abadi, dan PT. Bank Maluku Maluku Utara.

Dengan demikian akan semakin mudah untuk dilakukan ekspansi usaha dengan menciptakan unit bisnis baru yang prospektif bagi peningkatan PAD untuk ketiga BUMD ini.

Lanjutnya, Fraksi Golkar berharap Pemerintah Provinsi Maluku merevitalisasi sektor primer yakni sektor pertanian dan perikanan (petani dan nelayan) serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam hal mendorong investasi untuk industri inklusif atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Fraksi Golkar berharap agar desain di Maluku dapat mencakup strategi dan program kebijakan arah pembangunan yang mempertimbangkan data kewilayahan (aspek spasial). Oleh karena itu untuk menyempurkan fokus pembangunan yang berdimensi sektoral.

Bagi Fraksi Golkar, aspek spasial (kewilayahan) dalam perencanaan pembangunan sangat penting karena akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembangunan yang bersifat afirmatif (kebijakan afirmatif) sekaligus sebagai pedoman untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di daerah.

“Tujuanya untuk mengurangi kesenjangan antar daerah,”ujarnya.Dalam rangka mengurangi antar daerah tersebut maka Fraksi Golkar meminta agar Pemprov agar bersinergi dengan kementerian terkait agar lebih memperhatikan infrastruktur dasar terhadap wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.

Yeremias mengatakan dalam masa kontijensi fase rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut, struktur APBD Maluku tahun 2022-2023 sudah harus jelas perencanaan program, pembagian peran dan perencanaan keuangannya.

Hal ini penting mengingat fase rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan aspek yang sangat krusial, namun seringkali terabaikan.

Dalam konteks penanganan Covid-19, Fraksi Golkar berharap agar tidak hanya dampak ekonomi saja yang perlu direspon seperti isu PHK, penurunan pendapatan dari warga negara, dan sebagainya. Tapi juga perhatian terhadap dampak sosial, misalnya angka natalitas yang naik, perceraian dan KDRT yang meningkat, problem pembelajaran anak-anak sekolah, dan sebagainya.

Fraksi Golkar juga berharap adanya program yang mengarah pada pemeliharaan investasi berupa Sosial Gerakan Masyarakat Sehat yang sudah mulai mentradisi sejak isu Covid-19 meluas di masyarakat.

“Harus ada program reguler agar kebiasaan baik ini bisa berkelanjutan dan menjadi habitus masyarakat dalam kesehariaan, wabah Covid-19 menghilang,