Fraksi Golkar Nilai Pemprov Maluku Belum Mampu Selesaikan Masalah Kemiskinan

Ambon .Suara Reformasi.Com– Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi  menilai, pemerintah daerah (pemda) belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan di Maluku.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Maluku Anos Yeremias mengatakan, intervensi APBD tahun anggaran 2021 belum mencerminkan keberpihakannya terhadap pengentasan kemiskinan.

“Masih ada beberapa daerah yang sampai hari ini masuk kategori miskin, seperti Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kabupaten Kepulauan Aru,” ujar Yeremias kepada wartawan, di Ambon, Selasa (30/8/2022).

Lantaran itu, Fraksi Partai Golkar meminta, agar di tahun-tahun mendatang, pemerintah daerah mampu merevitalisasi kebijakannya, agar pro kemiskinan, terutama pada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah-masalah dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

Fraksi Partai Golkar berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku merevitalisasi sektor primer, yakni sektor pertanian dan perikanan

“Serta meningkatkan pertumbuhan sektor manufaktur, terutama dalam mendorong investasi untuk industri inklusif, atau industri yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Misalnya, dengan mempermudah investasi di bidang-bidang usaha padat karya, memperbaiki infrastruktur, serta memberikan insentif kepada industri inklusif dan manufaktur,” papar Yeremias.

Fraksi Partai Golkar, menurut Yeremias, siap bersinergi dengan Pemprov Maluku dalam mengatur pemerataan industrialisasi. Sebab sejauh ini, industrialisasi di Maluku masih lambat dalam pengembangannya.

“Dan hanya memikirkan di wilayah-wilayah tertentu, dan bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa,” tandas Yeremias.