SuaraReformasi.Com.Ambon.Untuk pertama kalinya Pemerintah Provinsi Maluku menerima mahasiswa KKN Kebangsaan terlaksana di Maluku.
Kehadiran mahasiswa KKN Kebangsaan yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di seluruh Indonesia itu, sudah 12 kali diselenggarakan, hanya saja kali ini baru terselenggara di provinsi Maluku pasca semakin kondusifnya keamanan.
Pemerintah kabupaten Buru (ibukota Namlea) sebagai salah satu dari tuan rumah dari tiga kabupaten-kota lainnya menyatakan sangat siap menerima kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan yang akan dilaksanakan di beberapa desa di Namlea.
Menurut Penjabat Bupati Jalaluddin Salampessy, mahasiswa KKN Kebangsaan yang dilaksanakan di empat kabupaten - kota di Provinsi Maluku adalah kerjasama antara universitas Pattimura dengan Kementerian Ristek Dikti.
"Kami dari Kabupaten Buru sangat menyambut baik diadakan satu kegiatan ini karena merupakan bagian dari prinsip nasionalisme, dan kedatangan adik-adik mahasiswa KKN Kebangsaan akan pasti memberikan satu edukasi kepada masyarakat kami di kabupaten Buru, " Ingat PJ Bupati, DR Jalaluddin Salampessy, M.Si kepada media ini di Ambon, Sabtu (04/05/24) malam.
Kehadiran adik-adik mahasiswa KKN Kebangsaan secara tidak langsung ikut mengenal budaya adat masyarakat setempat sekaligus ketika mereka kembali dari tugas pengabdian ini, sudah paling tidak bisa menceritakan kondisi geografis dan potensi alam disana, maka kita pantas menyebut mereka dengan penuh sukacita.
"Intinya masyarakat kabupaten Buru sangat _welcome_ menyambut kedatangan para mahasiswa KKN Kebangsaan yang akan ditempatkan di tiga lokasi di kabupaten Buru ibukota Namlea, "Ujar Penjabat Bupati Kabupaten Buru Dr Jalaluddin Salampessy, M.Si seraya menegaskan kalau bentuk dasar dari masyarakat Buru saat ini adalah mendambakan masyarakat yang pluralis, masyarakat yang mendambakan kedamaian di kota penghasil tambang mas dan minyak kayu putih ini.
"Intinya masyarakat mau menerima semua golongan ditengah situasi aman, nyaman dan tenang saat ini, apalagi bersamaan dengan hadirnya mahasiswa KKN Kebangsaan dari berbagai latar belakang kehidupan dari seluruh Indonesia, "ingat Jalaluddin.
Dia bercita-cita kabupaten yang kaya akan hasil alam perut' bumi ini kedepan dia menjadi gerbang ekonomi di provinsi Maluku, karena kaya akan hasil alam, pertanian, perikanan, persawahan, tambang emas dan pesona wisata alam yang kian menjanjikan.
Kondisi ini pula maka dia mengajak masyarakat kabupaten Buru supaya siap menerima orang lain, guna membangun kabupaten Bufolo menjadi lebih baik lagi.
Sementara itu Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, (LPPM) UNPATTI, Prof Dr Melianus Salakory, M.Kes mengemukakan, Prinsipnya pemerintah kabupaten Buru mendukung bukan saja sebagai bupati tetapi seluruh masyarakat kabupaten Buru mendukung kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kebangsaan yang nanti akan ditempatkan di sana yaitu dua lokasi di kota Namlea (ibukota Buru).
"Tadi beliau, (Jalaluddin Salampessy) sempat mengusulkan, penambahan satu lokasi, tapi kami dari panitia KKN Kebangsaan) kami berterima kasih karena dari penyataan beliau akan mendukung kegiatan dimaksud, "Ujar Prof Dr Salakory kepada awak media di Ambon, Sabtu (04/05/24) malam.
Proses dukungan dari pemerintah kabupaten itu, maka perlu diikuti dengan penyerahan dokumen kegiatan yang akan dilaksanakan disana.
Dokumen tersebut sebagai bagian dari apa yang mengacu kepada setiap kegiatan yang akan dilakukan para mahasiswa KKN Kebangsaan di dua desa di Namlea.
Jumlah mahasiswa KKN Kebangsaan yang bakal ditempatkan di Kabupaten Pulau Buru, sesuai kuota penempatan jumlah mahasiswa KKN ditaksir sekitar 20 orang. Hanya saja dari pertemuan dengan pak Jalaluddin meminta penambahan sepuluhan orang lagi jadi totalnya 30 orang mahasiswa, tetapi permintaan itu nampaknya akan sulit dipenuhi, lantaran sangat berpengaruh terhadap kelompok mahasiswa yang bakal di tempatkan tiga kabupaten kota lainnya di provinsi Maluku.
"Tapi usulan penambahan ini belum tentu juga, kemungkinan dipecah dua puluh itu, dipecah ke-tiga lokasi soalnya kalau kita mau tambah orang lagi berarti sudah pasti kita rombak lagi, sementara hal ini sudah disetujui, dan atau jika hal ini disetujui ikut berpengaruh terhadap subsidi dana, sementara di kabupaten Buru telah dilakukan pengesahan APBD, "kata Prof Salakory.
KKN Kebangsaan ini bukan yang baru pertama kali di Indonesia melainkan sudah kali ke-12 hanya saja baru kali dilaksanakan di empat kabupaten-kota di Provinsi Maluku.
Kabupaten - kota yang menerima para mahasiswa KKN Kebangsaan ini adalah; Kota Ambon, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Pulau Buru.
"Jadi kegiatan KKN Kebangsaan ini sudah pernah dilaksanakan di Indonesia Timur, Universitas Unhar Ternate sudah pernah, Unhas sudah pernah dan mereka termasuk penggagas, kali ini kita di Unpatti dipercayakan di empat kabupaten kota di provinsi Maluku, "bebernya.
Dalam kaitan dengan kegiatan ini, penjabat gubernur Maluku, Sadalie Ie, berharap KKN Kebangsaan ini bukan hanya semata-mata untuk Universitas Pattimura semata, tetapi hal ini lebih kepada kepentingan Maluku.
"Untuk itu, para pimpinan di kabupaten kota di provinsi Maluku yang akan ditempatkan lokasi para mahasiswa KKN Kebangsaan supaya mendukung kegiatan dimaksud, " Pinta Sadalie Ie.
Permintaan penjabat gubernur Maluku tersebut, setelah Rektor dan beberapa pembantunya bersama panitia KKN Kebangsaan Universitas Pattimura Ambon bertemu PJ gubernur dan Pj Walikota Ambon belum lama ini.
Pertemuan serupa dengan Pj Bupati Malteng dan Pj SBB akan dilaksanakan, guna membahas persiapan ditempatkannya mahasiswa KKN Kebangsaan di dua kabupaten itu, "kata Prof Salakory.
Ditempatkannya mahasiswa KKN Kebangsaan di provinsi Maluku ini lanjutnya berdasarkan proposal yang dibuat oleh pihak pengelolah KKN Unpatti
"Jadi proposalnya kami buat diseleksi diminta untuk dipresentasikan subtansi soal permintaan KKN Kebangsaan di provinsi Maluku menyusul sangat kondusif keamanan di Maluku, makanya Unpatti dipercayakan, " beber Salakory.
Berbagai langkah strategis dari Rektor bersama para pembantunya bersama panitia KKN bersinergi membangun komunikasi intens dengan semua pemangku kepentingan di empat kabupaten kota, guna mensukseskan kegiatan skala nasional ini, dan inienjadi sebuah pertarungan harga diri Unpatti dan pemerintah provinsi Maluku untuk tetap menstabilisasi kondisi keamanan di wilayah Maluku. Tingkat pembicaraan bukan hanya sebatas pada tataran Pj Bupati dan walikota semata tetapi elemen pendukung lain seperti Kapolres dan Dandim diminta untuk ikut berpartisipasi menjaga kenyamanan para mahasiswa KKN Kebangsaan. Karena mereka para mahasiswa didatangkan dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. (Ser)
Sumber : http://suarareformasi.com/empat-kabupaten-kota-di-provinsi-maluku-menerima-mahasiswa-kkn-kebangsaan-detail-452690