Dinamika RSUD dr Haulussy Sudah Sangat Parah

Ambon.Suara Reformasi.Com.Berbagai dinamika yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Haulussy menurut pemahaman Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku,Rofik Akbar Afifudin, sudah sangat baik dilihat dari segi pelayanan, manajemen , keuangan dan pengelolaan sangat amburadul.

Pernyatan Afifudin kepada wartawan di balai rakyat karang panjang Ambon Senin (3/10) saat memberikan komentar tentang berbagai masalah melilit RSUD dr Haulussy akhir-akhir ini.

"Terkait berbagai masalah di rumah sakit kebanggan orang Maluku, RSUD dr Haulussy, yang menurut kami sudah sangat membahayakan dan sangat parah, itu terjadi akibat kepemimpinan yang tidak bijak," pinta Afifuddin.

Menurutnya, masalah di RSUD dr Haulussy, sangat banyak tentang menejemen, masalah keuangan dan masalah hukum kini berapa kali dipanggil pihak kejaksaan, hal ini perlu terangkan semua ditamba hari ini komisi III memanggil Direktur RSUD dr Haulussy dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku membahas masalah yang terjadi tapi malah hadir sesuai informasi RSUD dr Haulussy sementara mengikuti Pim dua hal ini dewan, apakah direktur ditugaskan di sini untuk menyelesaikan masalah di RSUD tidak kenyataan.

"Kami kira direktur RSUD dari jakarta ditugaskan di Ambon mempunyai visi yang besar dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi tepat di Ambon dia ikut Pim dua apakah dia menyelesaikan masalah atau dia mengabdeit kepangkatan hal seperti ini menurut kami adalah anomali," jelas Afifudin.

Lebih lanjut jelas Afifudin, direktur RSUD dr Haulussy dengan gaya seperti begini perlunya dan perlu diganti mengingat warga Maluku berharap RSUD dr Haulussy milik kita berharap kedatangan direktur dari jakarta mampu menyelesaikan masalah yang ada sebaiknya paling baik dan disusun.

"Komisi III DPRD Provinsi Maluku tunda rapat hari ini akibat ketidakhadiran direktur RSUD dr Haulussy dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, kami berharap undangan kami berikutnya harus hadir dan jika panggilan kedua tidak akan hadir kami ambil sendiri dengan aturan tersendiri dewan, semua kuta punya politicelwill untuk menyesaikan melilit RSUD dr Haulussy jika sendiri tentu tidak bisa membutuhkan dewan walaupun sering kita dengan keputusan politik tidak penting tapi tidak sadar bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga memerlukan keputusan dewan pembangunan bersama sehingga dia harus tahu bahwa itu mitra yang membantu menyelesaikan masalah yang terjadi," kata Afifudin.

Lebih lanjut kata Afifudin, cara director RSUD dr Haulussy seperti bagaiman hutang begitu besar sekitar 36 milyar bisa diselesaikan belum lagi dana Covid-19 untuk tahun 2021 sebesar 38 milyar rupiah belum juga dimulai kita sudah masuk bulan oktober tinggal dua bulan tahun anggaran selesai bahkan mereka masih berdebat tentang juknis tentang tata cara pembagian ini menurut kami sangat riskan.

"Semangat kita sebagai seorang pemimpin menyelesaikan masalah di RSUD dr Haulussy menjadi contoh dan dewan tetap melakukan fungsi pengawasan dalam melihat masalah yang terjadi," jelas Afifudin.