Deretan Kantor Pemda KKT Yang Listriknya Putus PLN karena Nunggak Puluhan Juta

Saumlaki.Suara Reformasi.Co- Perusahaan Listrik Negara (PLN) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dengan tegas memutuskan aliran listrik konsumen yang menunggak pembayaran. Bahkan PLN tak segan memutus aliran listrik di kantor pemerintah daerah (Pemda) setempat yang nilai tunggakannya sampai puluhan juta rupiah.

Parahnya lagi, kebiasaan menunggak pembayaran listrik oleh kantor-kantor Pemda ini sering terjadi. Alhasil, perusahaan lisrik milik negara yang ada di Bumi Duan Lolat ini harus mengambil tindakan tegas dengan pemutusan listrik. 

Kpala Unit Layanan Pelanggan (ULP) Saumlaki Nikolas Rangkoli, kepada media ini, Jumat (27/1), mengungkapkan deretan kantor pemda yang aliran listriknya putus PLN karena menunggak pembayaran. Diantaranya kantor bupati KKT, kantor DPRD, gedung Kesenian, rumah dinas wakil bupati, dinas bina marga dan cipta karya. 

Rangkoli menuturkan, tagihan listrik ke kantor bupati dan kantor dinas lainnya mencapai Rp88 juta untuk satu bulan pemakaian, sedankan tunggakan terhadap penerangan lampu jalan Rp82 juta terhitung Desember - Januari. Dia menjelaskan, pemutusan aliran listrik di kantor bupati dilakukan pada Sabtu (21/1) dan murni akibat tunggakan yang belum dibayar.

"Kita prihatin juga dengan kondisi ini. Nilai itu belum termasuk denda," tegasnya. 

Dari pantauan diminta, kondisi Pemda sangatlah memprihatinkan. Lantaran pasca pemutusan, Instansi Pemda ini menggunakan mesin Genset untuk beraktifitas sehari-hari ini. Karena itu, hal ini menunjukan kalau Pemda setempat juga dalam posisi sekarat. 

"Tugas tetap harus kita jalankan, kita juga punya mandat waktu yang diberikan oleh perusahaan. Kondisi ini sangat mempengaruhi kinerja kita di wilayah UP3 Saumlaki, karena tunggakannya terlalu besar," tandas Rangkoli mengakhiri pembicaraan. (SR)