Demo Mahasiswa Bursel Di DPRD Maluku Soal PLN Tidak Mampu Tidak Mampu Layani Masyarakat

SUARAREFORMASI.COM.AMBON- Mahasiswa Kabupaten Buru Selatan (Bursel) datangi Kantor DPRD Provinsi Maluku mengadu pihak Perusahan Listrik Negara (PLN) yang ada di daerah itu terhadap pelayanan listrik yang tidak maksimal di sana.

Aksi demontrasi ini terkait aliran listrik dari beberapa Kecamatan dan Desa di Bursel yang tidak ada aliran listriknya, namun yang sudah ada pun sering terganggu.

Sehingga berdampak pada kehidupan masyarakat dan kesehatan pasien yang sedang menjalani rawat inap di RSUD Namrole  yang tidak tertangani dengan baik akibat padamnya aliran listrik tersebut.

Demo mahasiswa Bursel ini di terima oleh Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw dan  didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III, Saodah  Tethool di Rumah Rakyat Karang Panjang  Ambon, Senin (8/7/2024).

Dalam orasinya, Vandy, Koordinator aksi demonstrasi menyampaikan bahwa, merujuk  pada UU Nomor 30 point ke-29 soal pembangunan Nasional  baik listrik maupun sarana prasarana lainnya.

“Maka kami masyarakat Bursel juga ingin mendapatkan sentuhan pembangunan Nasional  terkait dengan listrik yang belum teraliri dengan baik di beberapa Desa dan Kecamatan pada Kabupaten Bursel.” ujarnya.

Dapat dijelaskan, Kecamatan dan Desa yang menjadi kendala penting terkait aliran listrik diantaranya Kecamatan Leksula dan Kecamatan Kepala Madan serta Desa Mowali, Desa Wamkana, Batu Tulis, Wafat, dan satu Dusun yaitu Dusun Walafau.

Tentu, kita semua ketahui bahwa listrik merupakan kebutuhan prima dalam melakukan kebutuhan pokok sehari-hari.

Namun sangat disayangkan karena tidak ada penanganan listrik dengan baik di Bursel, sehingga berdampak pada proses pembelajaran anak sekolah yang menjadi terganggu akibat hidup dalam kegelapan.

“Dan lebih tragis lagi bagi pasien penderita serangan jantung yang di rujuk dari Leksula ke Namrole dan dari Namrole harus di rujuk lagi ke  Kota Ambon akibat dari gangguan aliran listrik yang terjadi,”  kesalnya.

Pendemo menuntut keadilan dalam hal  Ini sebagai substansi yang membidangi agar kami juga dapat sejahtera secara nyata dalam menikmati fasilitas penerangan PLN.

Pasalnya, ada sarana prasarana listrik namun gangguan jaringan dan  instalasi yang mengalami kerusakan, sehingga diharapkan ada perbaikan atau normalisasi instalasi karena sudah 4 tahun mangkrak sejak tahun 2021 lalu.

“Kami mohon kebijakan dari DPRD Provinsi Maluku yang mempunyai kewenangan penuh untuk proses aliran listrik dapat terealisasi dengan baik,” pintanya.

Harapannya, DPRD Provinsi Maluku melihat persoalan yang kami alami agar dapat memberikan sentuhan karena Bursel merupakan bagian dari Provinsi Maluku dari NKRI sehingga wajar untuk mendapatkan fasilitas yang layak,” harapnya.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw yang  didampingi Wakil Ketua Komisi III meresponi aksi demontrasi dengan persoalan-persoalan yang mereka alami.

Komisi III DPRD Provinsi Maluku selalu siap menerima dan memberikan kesempatan  kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi entah secara lisan maupun tulisan.

Menurut Rahakbauw, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Ketua Komisi II, Jhon Lewerissa dan akan ditindaklanjuti dengan melakukan on the spot.(SER)