Bupati Malra Menjamu Beberapa Pimpinan OKP

Langgur.Suara Reformasi.Com. Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun menjamu sejumlah pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Kelompok Cipayung di rumah dinasnya, Rabu (14/12/0222) malam.p

Tujuan dari pertemuan tersebut, guna mendengarkan saran, kritikan serta masukan terhadap kepemimpinan MTH-PB selama periodenisasi ini.

Pada kesempatan tersebut, Hanubun memulai Arah dengan memaparkan berbagai program dan kebijakan selama kurang lebih 4 tahun kepemimpinannya, sejak dilantik menjadi bupati dan wakil bupati.

Dikatakan, sesuai visi dan misi MTH-PB, fokus pembangunan di Kei Besar dilakukan dalam tiga tahun, namun karena terbentur dengan masalah Covid-19, maka program infrastruktur di Kei Besar agak tertunda hingga menjelang 2022, bahkan sampai memasuki tahun 2023 ini pun pembangunan masih berjalan.

“Dalam kepemimpinan MTH-PB ini, sejumlah fasilitas sarana dan prasarana sudah dikerjakan, baik itu jalan hotmiks, telekomunikasi, air bersih bahkan listrik 24 jam pun telah berjalan,” paparnya.

Hanubun berkata, meski belum sepenuhnya masyarakat Kei Besar merasakan apa yang selama ini dibangun, namun sesuai target sudah melampaui batas yang telah ditargetkan.

Hanubun juga membantah nyiyiran sekelompok orang yang merasa selama ini, pembangunan terkesan beralih ke Kei Besar dan mengabaikan Kei Kecil.

“Itu tidak benar. Nyatanya, Kecamatan Hoat Sorbay yang dulunya kesulitan air bersih, kini sudah terjangkau dengan air bersih, begitu pula Kecamatan Kei Kecil khususnya Ohoi Dudun Wahan dan Sitni Ohoi serta Ohoi Warvut pun sudah terjangkau dengan jalan hotmiks,” beber dia.

Di hadapan OKP, Hanubun menjelaskan, Pemerintah Daerah Maluku Tenggara pada tahun-tahun kemarin telah menganggarkan dana kepemudaan berkisar Rp. 200 sampai Rp. 500 juta, namun dalam penggunaanya sulit untuk dicairkan akibat terlalu banyak dualisme kepengurusan, sehingga demi netralitas, pemerintah daerah terpaksa membatalkan anggaran tersebut.

“Saya tidak bisa berpihak pada satu kelompok saja, karena dana itu atas nama pemuda, tapi kalau pemudanya sendiri ada dualisme mendingan tidak perlu di gunakan saja,” tukasnya.

Usai memaparkan berbagai program pembangunan yang dilanjutkan dengan diskusi sekaligus mendengarkan kritik serta saran maupun pandangan dari perwakilan OKP.

Hadir pada pertemuan tersebut, kelompok OKP Cipayung seperti, HMI, GMNI, IMM maupun KNPI dan GAMKI serta pimpinan OPD dan para camat dalam lingkup Pemda Malra. (SR)