BUKA RAKORDA TPID PROVINSI MALUKU, GUBERNUR APRESIASI KOTA TUAL BERHASIL KENDALIKAN INFLASI

Ambon.Suara Reformasi.Com.Gubernur Maluku Murad Ismail membuka secara resmi Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Tahun 2022.

Kegiatan Rakorda dipusatkan di Aula Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat (14/10/2022), dihadiri oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Pangdam XVI/Pattimura, Meyjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Azis Sangkala, Penjabat Sekda Maluku, Sadali Yaitu, para bupati/walikota se-Maluku, Asintel Kejati Maluku, Muji Martopo, Ketua Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) Provinsi Maluku, Hadi Basalamh, Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Pimpinan BUMN/BUMD, TPID se-Maluku serta para pelaku usaha. 

Rakorda tersebut mengusung tema “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stakeholder untuk Pengendalian Inflasi”.

Dalam laporannya Ketua TGPP Maluku, Hadi Basalamah sebagai Ketua Panitia pelaksana menyampaikan, rakorda ini bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas Tim TPID dengan pemangku kepentingan untuk melakukan langkah cepat dalam penanganan inflasi di Maluku. 

“Alhamdulilah di hari ini kita telah melaksanakan pertemuan yang sesuai dengan arahan bapak gubernur adalah untuk menindakalnjuti Arahan bapak presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi,” kata Basalamah.

Pada kesempatan itu, Basalamah melaporkan, berdasarkan pantauan TPID Provinsi Maluku harga kebutuhan pokok dan barang-barang penting strategi di Provinsi Maluku, sampai dengan hari ini secara umum relative stabil dan terkendali. daya beli masyarakat terjangkau dan tidak ada pembelian yang berlebihan, sehingga memicu naiknya inflasi di Provinsi Maluku.

TPID juga berkoordinasi dengan seluruh distributor untuk memastikan akses suplai dan menjaga harga di tingkat pasar tradisional, sehingga tidak menyebabkan kenaikan harga yang berlebihan.  

Selain itu, bersama TPID, penawaran juga telah membuat program kolaborasi antara pemerintah/kabupaten/kota, BUMN, pemangku kepentingan dalam rangka mengamati hari besar keagamaan pada Desember dan Januari mendatang, karena diperkirakan akan terjadi permintaan permintaan.

“Kami juga telah menyusun neraca pangan Provinsi Maluku sebagai embrio dalam rangka sistem peringatan dini jika terjadi kenaikan,” tandas Basalamah.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail mengatakan, menindak-lanjuti Arahan Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, maka pada hari ini, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku melaksanakan Rakorda TPID dengan tema: “Perkuat Sinergitas Provinsi-Kabupaten/Kota dan Stake holder untuk Pengendalian Inflasi”. 

Rakorda ini, kata Gubernur salah satu agenda penting yang bertujuan untuk membangun dan memperkuat sinergitas pusat dan daerah, maupun antar daerah, dalam upaya pengendalian inflasi, melalui berbagai langkah dan program, menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan menjamin penjualan.

“Perlu diketahui, setelah mengikuti Arahan bapak Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2022, saya langsung memimpin, dan memerintahkan TPID Provinsi Maluku untuk melakukan tindakan penanganan secara menyeluruh dalam pengendalian inflasi,” terang Gubernur. 

Terkait pengendalian inflasi, Gubernur menyampaikan, bulan September, inflasi Maluku tercatat sebesar 0,34% bulan ke bulan (MTM), lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 1,17%, dibandingkan dengan bulan Agustus tercatat sebesar 0,71%. Namun secara year on year pada September 2022 sebesar 6,89% year on year (yoy).

Adapun komoditas yang mengalami deflasi pada bulan september 2022, meliputi 5 jenis bahan pokok, antara lain, ikan layang, ikan selar, ikan tongkol, bawang merah dan cabai rawit.

"ini menunjukan TPID Maluku dalam kemajuan harga," ungkap Gubernur. 

Sedangkan 5 komoditas penyumbang inflasi Maluku pada bulan September 2022, meliputi bensin, angkutan dalam kota, mangga dan cabai merah,” ujarnya.

Untuk itu, ia meminta TPID Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Tual, untuk pro aktif dalam menjaga pasokan distribusi harga bahan pokok, sehingga tidak berdampak terhadap naiknya angka inflasi.

Pada kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan, saat ini, Pemprov Maluku akan segera merealisasikan 2% belanja tidak terduga (BTT), dan dana transfer umum (DTU), sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022, tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022. 

“Untuk itu, saya meng-instruksikan kepada bupati/walikota untuk segera mengalokasikan dana tersebut, dan tidak perlu ragu-ragu dalam merealisasikan kebijakan tersebut,” imbau gubernur.

Mantan Dankor Brimob Polri ini juga menyampaikan strategi dan langkah pengendalian inflasi di daerah yang telah dilakukan TPID Provinsi Maluku. 

Pertama, operasi pasar penyumbang inflasi, yaitu bawang merah, cabai, minyak goreng, beras, gula pasir, telur, kangkung, ikan dan sawi pada pasar-pasar tradisional di kota ambon, melalui kerjasama dengan pemerintah kota ambon, instansi terkait dan distributor sebagai upaya stabilisasi harga.

Kedua, melaksanakan gerakan tanam cabai 110 hektar dan bawang merah 66 hektar, pada tanggal 20 september 2022 bersama 11 kab/kota di provinsi maluku secara bersamaan.

Ketiga, melakukan kerjasama antar daerah antara Pemprov Maluku dengan Provinsi Sulawesi Selatan Pemprov Maluku dengan Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kota Ambon dengan Kab Probolinggo dan kab. Brebes terkait pasokan bawang merah.

Keempat, menyusun neraca pangan daerah dan aktif melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional, serta memastikan stok bahan pokok agar tetap terpenuhi. 

GUBERNUR APRESIASI KOTA TUAL

Gubernur memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota yang telah berhasil mengendalikan inflasi, pada periode bulan Mei hingga Agustus 2022, sehingga mendapatkan dana insentif daerah (DID), dimana saat ini capaian inflasi relatif terkendali sebesar 1,02 persen bulan ke bulan, 4,98 persen tahun ke tahun (yoy).

“Saya berharap dapat diikuti oleh Pemerintah Kota Ambon yang sampai saat ini, capaian inflasi sebesar 0,30 persen mont to month (MTM), dan 7,02 persen year on year (yoy) yang relatif cukup, dan perlu mendapat perhatian khusus, harap Gubernur.

Dan untuk 9 kabupaten/kota lainnya, Gubernur berharap agar menjaga kelangsungan distribusi pasokan dan harga bahan.

Penegasan juga disampaikan kepada Gubernur, kepada para distributor dan agen, agar mensuplai bahan pokok secara teratur dan tidak mengatur harga (spekulasi) bahan pokok. (SR)