Buka Rakor Dan Monev Stunting di Kab. Malteng, Widya Pratiwi Ingatkan Ketua TP-PKK Maksimalkan Peran Cegah Stunting

Masohi.Suara Reformasi.Com. Sebagai Duta Perangi Stunting Maluku dan juga sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad berharap TPPS Kabupaten Maluku Tengah dapat bekerjasama mengidentifikasi permasalahan yang ada di lapangan, dan melakukan intervensi yang tepat agar penanganan Stunting di Maluku Tengah dapat diturunkan sesuai target yang telah ditetapkan.

“Saya juga mengingatkan DP PKK sebagai mitra Pemerintah perlunya memaksimalkan menjadi motivator dan penggerak masyarakat bersama kader Posyandu untuk melakukan pencegahan Stunting,” kata Widya saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Monev Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Maluku Tengah, di Baileo Ir. Soekarno, Selasa, (22/11/2022). 

Widya mengatakan, pada tahun 2019, Kabupaten Maluku Tengah ditetapkan menjadi Kabupaten Lokus Stunting. Dan sejak dikukuhkan sebagi Duta Perangi Stunting tahun 2019, ia telah mengunjungi beberapa Desa Lokus Stunting di seluruh kabupaten/kota se-Maluku, salah satunya Desa Piliana. Dan di bulan Juni tahun 2022, saya mengunjungi Desa Laimu dan Wolu. 

Selain itu, sambung Widya, menuju Pulau Seram (SBB), Widya juga telah mengunjungi Desa Kawa dan Buria. Dalam kunjungan tersebut, ia mengaku menemui begitu banyak permasalahan yang dialami masyarakat seperti pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan dan masih banyak ibu hamil yang tidak mengkonsumsi tablet tambah darah.

“Merupakan kegembiraan tersendiri bagi kami di Provinsi Maluku, karena untuk pertama kali kami berkunjung ke Maluku tengah, dalam rangka melakukan koordinasi sekaligus moneter percepatan penurunan Stunting,” ujar Widya. 

Ia menjelaskan, menurut hasil survei SSGI, Kementerian Kesehatan tahun 2021 prevalensi Stunting di Maluku Tengah adalah 29,8 persen. Jika dibandingkan dengan sumber daya yang ada, maka Maluku Tengah merupakan kabupaten yang diharapkan pinjaman sumber daya manusia yang berkualitas.

“Namun demikian, kami cukup berbesar hati karena menurut data riset dan survei Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2018 berpotensi stunting provinsi Maluku konsisten menurun, dari 34,2 persen menjadi 28,7 persen pada tahun 2021,” jelas Widya. 

Menurutnya, urgensi pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi ini adalah untuk peningkatan konvergensi penanganan Stunting, yang merupakan salah satu strategi nasional dalam rangka menurunkan angka Stunting khususnya pada pilar ke-3 adalah konvergensi antara pemerintah pusat, pemda provinsi, pemda kabupaten/kota dan pemerintah desa. Konvergensi dilakukan melalui koordinasi-koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan yang ada di pusat daerah dan desa.

“Kepada peserta yang hadir saat ini, saya mendorong untuk berpartisipasi secara aktif. Silahkan jadikan kegiatan ini sebagai momentum dalam menambah pengetahuan dan juga wahana bertukar pikiran dan informasi positif,” ujar Widya. 

Widya lalu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tengah, yang telah mendukung penyelenggaraan rapat koordinasi ini sekaligus monev percepatan penurunan Stunting di Maluku Tengah.

“Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah provinsi dan kabupaten Maluku Tengah, serta meningkatkan sinergitas antar program-program yang ada di Maluku tengah dalam rangka penanggulangan Stunting,” tutup Widya. 

Sebagai informasi, dalam rakor diatas, Kepala Bapedda Maluku Anton Lailossa dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), Kabupaten Maluku Tengah, Bob Rahmat, memberikan penjelasan mengenai pencegahan Stunting.

Pada kesempatan ini juga, Widya menyerahkan beberapa bantuan, yakni : 

1. Bantuan stimulan modal usaha bagi Dasawisma Kabupaten Malteng sebesar Rp. 8 juta yang diterima pengurus TP-PKK Malteng. 

2. Bantuan lima buah timbangan bayi digital untukTP-PKK Kabupaten Malteng yang diterima pengurus TP-PKK Malteng.

3. Kewirausahaan Bantuan Perempuan, Kerjasama TP-PKK Provinsi Maluku dengan Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Maluku, yang diterima Ibu Habiba Patiasina, Ibu Kety Salhuteru, Ibu Hj. Asia Usemahu dan Ibu siti Rabida Tuasikal.

4. Penyerahan dokumen kependudukan yang telah dicetak kepada lima KK di lima kelurahan berupa KK, KIA, Akte Kelahiran dan KTP.

5. Penyerahan 194 karton tablet tambah darah untuk ibu hamil dan 227 karton kepada remaja puteri, diterima Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malteng.

6. Bantuan KUBE Keluarga Stunting Pemprov Maluku Tahun 2022 kepad Negeri Kaloa dan Adm Negeri Marasahua

(Dinsos provinsi).

7. Penyerahan bantuan lima paket bibit sayur : (Ketahanan pangan) kepada 

Negeri Sepa / Soahuku / Tamilouw / Trana dan Kelurahan Namaelo.

8. Blangko KTP Elektronik 2 ribu keping kepada Pemkab Maluku Tengah dan Dokumen Kependudukan berupa KK, Akte Kelahiran dan KIA, (Dukacpil Prov).

Turut hadir, Kepala Dinas Pendidikan Maluku Insun Sangadji, Kepala Bapedda Maluku Anton Lailossa, Kepala BPSDM Hadi Sulaiman, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Lutfi Rumbia, Plt. Disdukcapil Maluku Dewi Pattimahu, Kadis Pertanian Maluku Ilham Tauda, ​​Kadis Pemdes Maluku Syarif Hidayat, Pj. Bupati Kabupaten Maluku Tengah Muhamad Marasabessy dan istri dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemkab Malteng. (SR)