Bimtek CCRF Dan Indikator EAFM, Dukung Perikanan Berkelanjutan Di Malra

SUARAREFORMASI.COM.MALRA – Letak geografis Maluku Tenggara (Malra) berada pada 3 (tiga) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP).

Ketiga wilayah dimaksud yakni WPP 718 (Laut Arafura), WPP 714 (Laut Banda), dan WPP 715 (Laut Seram) dengan total potensi perikanan pada ketiga WPP sebesar 4.669.030 (Empat Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh) ton/tahun.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekda Malra Nicodemus Ubro disela-sela kegiatan Bimtek Adopsi Kriteria CCRF dan Indikator EAFM Bagi Pelaku Usaha untuk mendukung Perikanan Berkelanjutan di Langgur, Senin (15/7/2024).

Ubro mengungkapkan, dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2021 yakni 96.332,159 ton, pemanfaatan potensi perikanan masih kecil yaitu sekitar 2,06 %.

Selain itu, terdapat 68 pulau-pulau kecil yang membentuk selat dan teluk sebagai kawasan potensial pengembangan budidaya perikanan, dimana potensi lahan perikanan budidaya sebesar 14.138,86 hektar.

Dari gambaran potensi tersebut, lanjut Ubro, berdasarkan arah dan kebijakan pembangunan kabupaten Malra, sektor perikanan dan pariwisata dijadikan sebagai leading sektor (sektor unggulan) agar dapat menggerakkan ekonomi daerah.

Menurut Ubro, potensi sumber daya perikanan laut yang besar tersebut dapat diandalkan sebagai sumber penting bahan pangan, penghasil devisa daerah, penyedia lapangan kerja, serta menjadi sumber pendapatan yang potensial jika dikelola dan dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Pengelolaan perikanan laut berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain, yakni sumber daya perikanan dan ekosistem-nya, pemanfaatan sumber daya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat dan dimensi kebijakan perikanan.

Untuk itu, diperlukan suatu pendekatan atau model pengelolaan perikanan yang

mengeintegrasikan ketiga dimensi yaitu tata laksana perikanan bertanggung jawab (code of conduct for responsible fisheries) dan model pengelolaan perikanan berbasis ekosistem (ecosystem approach to fisheries management).

Tata laksana perikanan bertanggung jawab (code of conduct for responsible fisheries) merupakan tata laksana yang memuat asas dan standar internasional mengenai sikap atau perilaku dalam praktek yang bertanggungjawab di perairan nasional, zona ekonomi eksklusif (ZEE) maupun pengelolaan perikanan di laut lepas.

Sedangkan, EAFM merupakan konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan tentang komponen makhluk hidup (biotik), makhluk tidak hidup (abiotik), dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan.

“Harapan saya, melalui kegiatan bimtek bagi pelaku usaha untuk ini dapat dimplementasikan dalam kegiatan usaha yang digeluti demi keberlanjutan suberdaya perikanan laut di kabupaten Malra,” tandasnya.(SER)