Banyak Daerah Terpincil di Maluku Belum Menikmati Pasokan Listrik

JAKARTA.Suara Reformasi.Com.– Anggota Komisi II DPRD Maluku, Halimun Saulatu memberikan reaksi keras kepada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, terkait dengan soal pemberian bantuan kepada masyarakat di Maluku.

Menurutnya, jika memberikan bantuan kepada masyarakat di daerah jangan setengah-setengah hati, karena bantuan yang diberikan bertujuan untuk kepentingan kemaslahatan dan pemerataan pembangunan.

Penegasan itu, dikemukakan, Halimun ketika penyampaian aspirasi Komisi II DPRD Maluku, dalam rapat terbatas dengan mitra Kementerian ESDM, di Jakarta belum lama ini.

Menurutnya, terkait dengan suatu investasi di daerah tertentu di kabupaten-kota di Provinsi Maluku misalnya, pihak legislatif sama sekali tidak mengetahuinya. Namun dari investasi itu jika timbul persoalan maka tentu yang menengahinya pasti orang daerah dalam hal ini dinas teknis maupun pihaknya.

“Saya mengerti sungguh bahwa terkait dengan inspektur tambang itu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, masalahnya kemudian bagi kami tidak adanya kolaborasi dan kerjasama antara inspektur tambang itu dengan dinas-dinas yang ada. Kenapa demikian ketika terjadi masalah bencana atau imlek dari perusahaan baru kami kaget kalau ada investasi di sana dan ini kami tidak tau. Karena itu kami menyarankan supaya inspektur tambang itu saling berelaborasi dan bekerjasama dengan dinas-dinas dibawahnya karena apa yang dibawah jalan sendiri inspektur tambang jalan sendiri, dinas ESDM jalan sendiri, “tegasnya.

Menurut Halimun Sahulatu, sebagai lembaga DPRD ketika melakukan pengawasan menjadi kendala dan menjadi sampah ketika terjadi persoalan dengan perusahaan itu. Dimana terjadi perbedaan soal pendataan. Soal data lanjut Halimun terjadi perbedaan validasi data.

Tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi riil yang ditemukan di lapangan.

Olehnya itu pihaknya berharap dan meminta perhatian Departemen ESDM supaya perlunya penyelarasan data yang valid sehingga tidak menimbulkan pendataan ganda

“Terkait dengan bantuan-bantuan yang diberikan, baik itu soal PLTS kemudian soal rumah-rumah, kami juga berharap soal data basenya. Kenapa data basenya, karena terkadang bagi kami itu data base yang disampaikan kepada data departemen dengan data dibawah itu juga terkadang tidak sama sehingga penerima bantuan itu juga masih bersifat parsial. Untuk itu kami berharap Departemen didalam menyalurkan bantuan harus melibatkan dinas ESDM yang ada di Provinsi. Sehingga data-data base itu kita berharap bahwa apa yang menjadi harapan kita bisa tercapai, “pinta Halimun.

Halimun juga sempat mempertanyakan program bantuan yang bersumber dari dana APBN Tahun 2012 lalu. Kendati begitu, bantuan tersebut belum diserahkan tapi sayangnya barang tersebut belum dimanfaatkan tapi sudah rusak tidak bisa dipakai lagi.

“Program dari tahun 2012 dan belum diserahkan tapi sudah rusak ini juga kan sangat disayangkan. Kita buat program dibawah ke masyarakat tapi masyarakat tidak bisa nikmati.

Berikutnya tidak ada lagi pengawasan dan evaluasi seperti apa buat kegiatan kami berharap kalau memang mau ikhlas 100% dikasi baik-baiklah kasihnya begitu, kalau nggak masyarakat nikmati yah ndah usah ngasih juga nggak apa-apa, kami juga nggak butuh juga nggak apa-apa, tinggal kami bilang (teriak) merdeka aja nggak susah iyah maksudnya begitu. Karena terus ngasih barang rusak ngapain dikasih gitu loh karena itu masyarakat kami, “Sergahnya seraya mengandaikan mereka yang di Jakarta ini begitu elok dan bagusnya menikmati pasokan listrik yang bagus tapi masyarakat kami di daerah-daerah terpencil hingga usi Kemerdekaan Indonesia yang ke 77 Tahun, toh masyarakat kami masih gunakan lampu pelita. Ini yang tidak bisa kami bayangkan.(Ser)