Aliansi KPK Desak Balai Sungai Bangun Proyek Air Manis Kampung B

Ambon.Suara ReformasiCom.Aliansi KPK desak balai  sungai dan wilayah perairan provinsi Maluku agar  melakukan pengajian secara ekologis , bahwa proyek yang kemudian dibangun di negeri lahat di air manis dan di kampung Baru  adalah satu tempat 

Dahurul sebagai korlap dalam aksi nya mendesak pihak balai sungai yang selama ini mengalami rentan terjadinya kerusakan yang sangat parah yang  terjadi di daerah laha.aksinya  di depan kantor BWS provinsi Maluku,kamis 6 juli2023-

terjadi  nya kerusakan talud penahan ombak di daerah laha mengakibatkan kerusakan pada bahu jalan , kami aliansi KPK melakukan aksi di depan kantor balai sungai untuk  menyampaikan kepada pihak balai di agar segera di bangun kembali   agar  bisa menahan arus ombak. Ujarnya 

Lanjut:  proyek tersebut juga di bangun    sejak tahun 2012 rusak  kembali kemudian  di bangun kembali. pembangunan talud belum lama di bangun sudah terjadi kerusakan yang sangat parah.

Yang  kami inginkan adalah bahwa proyek yang dibangun di daerah laha ,merupakan  bangunan talud yang  seharusnya kuat dan kokoh kata korlap (2) sahurul

Kata sahurul juga  Mereka  sudah mendatangi lokasi ,kemudian melakukan wawancara dengan beberapa  tokoh masyarakat yang  tidak merasa puas.

Untuk  proyek yang dibangun itu dari 2018 nah 2018 itu proyek yang dibangun oleh balai  sungai. 

Sangat amburadul , masyarakat juga  merasa  resa apa-apa yang di kerjakan pihak balai sungai.pembangunan yang di bangun  hanya sekedar di kerjakan saja kata sahurul pada saat di wawancarai media ini ,   dan proyek tersebut  menjadi tanggung jawab pihak balai sungai dan perairan  wilayah Maluku badan Maluku Utara dalam hal  ini adalah balai sungai tudinya

Sahurul Juga meminta Balai sungai Maluku agar  bisa memberikan kajian ekologisnya terkait  pelaksanaan proyek tersebut sehingga tidak terjadi  korupsi , pembangunan yang seperti ini tidak bisa di biarkan ujarnya ,juga  menolak bahwa  apa yang sudah diskusikan harus berjalan dengan baik . Guna mengingat  pedoman keputusan kementerian nomor 1 .2021 dan no 1  .  20 23 tentang irigasi kata korlap 

Sambung: mereka juga mendesak kementerian pekerjaan umum dan dinas perumahan rakyat republik Indonesia untuk segera mencopot marvan Ranla Ibnu copot dari jabatannya selaku kepala balai wilayah sungai provinsi Maluku, karena gagal dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab nya selaku kepala BWS. Maluku.

Lanjut: Kepala BWS juga selama ini tidak pernah terbuka terkait apa yang terjadi di dalam instansi BWS tersebut, karena banyak permasalahan yang banyak meresahkan masyarakat laha dan sekitarnya. sala satu bukti besar proyek takut penahan obak .

Disebabkan dengan tidak  keterbukaan BWS sehingga bisa terjadi dampak yang seperti ini mereka juga mendesak kejaksaan tinggi Maluku Dan Kapolda Maluku Untuk segera melakukan pemeriksaan terkait proyek talud penahan ombak yang tidak sesuai dengan perencanaan, dan ada beberapa titik yang di sampaikan aliansi KPK terkait proyek yang tidak sesuai di beberapa daerah, yakni kampung air manis, kampung Baru negeri laha dan teluk Ambon provinsi Maluku. Pungkas nya tutup.(Ser)