317 Kepsek se-KKT Ikut Raker, Pj.Bupati Ingatkan Pengelolaan Dana BOS

SuaraRedormasi.Com.Saumlaki.Sebanyak 317 kepala sekolah yang terdiri dari 132 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 119 Sekolah Dasar (SD) dan 66 Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) mengikuti rapat kerja (Raker) Kepala Sekolah yang dipusatkan pada ruang serbaguna dinas pendidikan setempat, Senin (7/8/2023). 

Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Ruben B Moriolkossu, dalam arahannya menekankan 

kalau kegiatan raker ini selalu dilakukan pada awal dan akhir tahun. Hal ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh kepsek. Mengingat berbagai persoalan muncul di dunia pendidikan, karena kurang perhatian pada hal-hal seperti ini. 

Dirinya mencontohkan, masalah yang selalu menjadi perhatian serius dan bermasalah pada semua tingkatan sekolah adalah pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dikatakan, setiap dilakukan penilaian dan evaluasi terhadap laporan keuangan Pemda terhadap pengelolaan anggaran yang telah diberikan kepada Pemda dan di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang selalu menjadi pengecualian adalah dana BOS.

"Saya bicara ini karena saya adalah sekretaris daerah, sebagai ketua TAPD juga. Fakta, hampir semua kepsek tidak mampu tunjukan administrasi terkait pengelolaan anggaran ini. Mirisnya masih banyak dana lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Belum lagi persoalan guru dan siswa," tandasnya. 

Hal ini terjadi, menurut hemat dia, lantaran kurangnya kepedulian kepsek dalam rangka mengelola sekolahny dengan baik, terutama pengelolaan keuangan sekolah. Belum lagi persoalan dana PIP, yang harus diingatkannya secara tegas agar para kepsek berhati-hati dalam pengelolaan keuangan.

"Saya saran untuk menjalin kerjasama dengan Kejaksaan dalam melakukan pendampingan. Ingat, tugas kepsek itu untuk memajukan mutu pendidikan masing-masing sekolah yang dipimpin," sarannya mengingatkan.

Alhasil, dalam raker kepsek ini, Moriolkossu menekankan pada beberapa hal penting, diantaranya program sekolah bergerak, mekanisme pengangkatan kepsek, masalah data, kurikulum merdeka dan terkait data pokok pendidikan (dapodik).(YantiSer)